Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Perkaya Pengetahuan Perpajakan, KP2KP Putussibau Berikan Edukasi Instansi Pemerintah

    … Pemerintah dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Pemotongan PPh Pasal 21 Sesuai PP No. 58 Tahun 2023. Pelaksana KP2KP Putussibau … materi tentang Tarif Efektif Rata-rata (TER) Pemotongan PPh Pasal 21. Ia mengatakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) …

  2. e-Bupot Instansi Pemerintah: Win-Win Solution Instansi Pemerintah dan DJP

    … 22, Pasal 23, Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)) maupun SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Fitur ini sangat membantu Wajib Pajak Instansi … pos, atau mitra pembayaran lainnya (batas waktu penyetoran PPh dan PPN adalah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran …

    sikka_958636303 - 06/12/2024 - 10:53

  3. Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi Jambi Periode Mei 2025 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

    … jenis pajak tumbuh positif. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menunjukkan pertumbuhan yang positif, seiring dengan peningkatan pembayaran PPh Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp 41,71 Miliar … sebesar Rp 64,60 Miliar . Sebaliknya, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 , PPh Final, PPN Dalam Negeri, …

  4. Pajak Aceh Singkil-Subulussalam Lakukan Sosialisasi Pajak Dana Desa

    … pembayaran objek potput, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 21, PPh Pasal 15, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Setelah …

  5. Petugas Pajak Beri Asistensi Penggunaan E-Bupot di Coretax DJP

    … "Saya mau isi e-Bupot Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, namun tidak bisa disimpan," ujar salah satu wajib pajak. … (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 Undang-undang PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)) maupun SPT Masa Pajak …

  6. Puluhan Notaris dan PPAT di Boyolali Ikuti Kelas Pajak

    … Nurcahyo. Mereka menyampaikan materi Perdirjen Nomor 21 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perdirjen Nomor … pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ … permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke KPP. Selain itu disampaikan juga tata cara validasi …

  7. Petugas Pajak Nanga Pinoh Bantu Wajib Pajak Aktivasi Coretax DJP

    … DJP agar dapat melaporkan e-Bupot Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. “Ini nanti perlu membuat dua akun Coretax DJP, satu … tersebut sudah dapat membuat dan melaporkan e-Bupot PPh 21 dan Unifikasi.   Pewarta: …

  8. Edukasi Bendahara, KP2KP Ranai Kunjungi Pulau Tiga

    … pemerintah, penerapan tarif efektif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, serta himbauan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) … juga mengimbau kepada seluruh peserta untuk memotong PPh Pasal 21 atas para pegawai menggunakan skema tarif …

  9. Kolaborasi dengan Bawaslu, KPP Poso Jelaskan Kewajiban Pajak Bendahara

    … Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Morowali (Jumat, 21/6). Sosialisasi ini mengusung tema bimbingan teknis … pajak yang harus diketahui oleh bendahara. Apabila terkait PPh Pasal 21 maka terdiri atas pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan peserta kegiatan. Kemudian, PPh Pasal 23 objeknya adalah jasa dan sewa non-tanah …

  10. Lapor Pajak lebih Awal, WP ini Patut Jadi Contoh

    … berkonsultasi terkait pelaporan SPT Tahunan PPh-nya (Kamis, 2/1). Yenni mengatakan bahwa ia datang ke KP2KP di awal … panjang banget,” jelasnya. SPT Tahunan PPh merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk …