BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK Baca lebih lanjut tentang BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK130 kali dilihat
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Baca lebih lanjut tentang PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN98 kali dilihat
BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK Baca lebih lanjut tentang BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK135 kali dilihat
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Baca lebih lanjut tentang PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN42 kali dilihat
DAFTAR BANK YANG TELAH SIAP DAN BELUM SIAP DENGAN IMPLEMENTASI MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) Baca lebih lanjut tentang DAFTAR BANK YANG TELAH SIAP DAN BELUM SIAP DENGAN IMPLEMENTASI MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)32 kali dilihat
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH15 kali dilihat
EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Baca lebih lanjut tentang EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN18 kali dilihat
PEMBENTUKAN PANITIA PERESMIAN MODERNISASI KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA DAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II, SERTA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA, KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I, DAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II, SEKALIGUS PERESMIAN GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA Baca lebih lanjut tentang PEMBENTUKAN PANITIA PERESMIAN MODERNISASI KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA DAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II, SERTA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA, KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I, DAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II, SEKALIGUS PERESMIAN GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA45 kali dilihat
PENGHARGAAN MENTERI KEUANGAN KEPADA KANTOR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TAHUN 2007 Baca lebih lanjut tentang PENGHARGAAN MENTERI KEUANGAN KEPADA KANTOR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TAHUN 200726 kali dilihat
PELAKSANAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA Baca lebih lanjut tentang PELAKSANAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA229 kali dilihat
