Lompat ke isi utama

Navigasi kedua

  • Profil
    • Overview
    • Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan
    • Tugas dan Fungsi
    • Logo DJP
    • Kode Etik dan Kode Perilaku
    • Struktur Organisasi
    • Daftar Pejabat
    • Unit Kerja
    • Hasil Survei
  • Peraturan
    • Peraturan
    • Kurs
    • Tarif Bunga
  • Unduh
    • Aplikasi Perpajakan
    • Formulir Perpajakan
  • Informasi Publik
    • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diinformasikan Secara Berkala
      • Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Dengan Serta Merta
      • Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
    • Anggaran dan Realisasi Keuangan
      • Rencana Kerja dan Anggaran
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
      • Realisasi Belanja
      • Laporan Keuangan DJP
    • Transparansi Kinerja Ditjen Pajak
      • Sasaran dan Rencana Strategis
      • Rencana Kerja Ditjen Pajak
      • Laporan Kinerja DJP
        • Laporan Kinerja Unit Kerja
      • Laporan Tahunan DJP
      • Realisasi Pendapatan Pajak
    • PPID
      • Profil PPID DJP
      • Regulasi Informasi Publik
      • Prosedur Permohonan
      • Laporan PPID
      • Statistik Akses Informasi Publik
      • Jalur dan Waktu Layanan
    • Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
    • Penyediaan Pembicara, Pembahas, atau Moderator pada Kegiatan
    • Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  • Internasional
    • APA & MAP
    • EOI
      • AEOI
        • CRS
        • CbCR
        • AEOI-WHT
        • FATCA
        • CARF
      • EOIR
      • SEOI
    • Tax Treaty
  • Tema
    • UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
    • Program Pengungkapan Sukarela
    • DJP Tanggap Covid-19
    • Pajak Digital
    • Infografis
    • Jurnal Pajak
    • Lapor Tahunan
    • Buku Elektronik
    • Kerja Sama dan Kemitraan
    • Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan
    • Penegakan Hukum
    • FAQ
    • Podcast Cermati
    • Podcast Pamorku
  • Reformasi Perpajakan
    • Reformasi Perpajakan DJP
    • Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) [Coretax]
  • Edukasi Pajak
    • Belajar Pajak

ID | EN

Porto

Main navigation

  • Beranda
  • Badan
  • Orang Pribadi
    • Karyawan
    • Melakukan Kegiatan Bebas
  • Instansi Pemerintah
  • Konsultan Pajak
  • PJAP

REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012

  • Baca lebih lanjut tentang REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012
  • 100 kali dilihat

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB
PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

  • Baca lebih lanjut tentang PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK
  • 24 kali dilihat

BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

  • Baca lebih lanjut tentang BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI
  • 51 kali dilihat

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAH TERTENTU

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAH TERTENTU
  • 18 kali dilihat

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN

  • Baca lebih lanjut tentang PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN
  • 477 kali dilihat

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT
SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA
DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
  • 17 kali dilihat

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
  • 85 kali dilihat

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

  • Baca lebih lanjut tentang PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
  • 19 kali dilihat

PEMBAYARAN KEKURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK, LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM, DAN MARKETING FEE PT PERTAMINA (PERSERO) PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA DAN TAHUN BERJALAN YANG DICAIRKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2010

  • Baca lebih lanjut tentang PEMBAYARAN KEKURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK, LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM, DAN MARKETING FEE PT PERTAMINA (PERSERO) PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA DAN TAHUN BERJALAN YANG DICAIRKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2010
  • 28 kali dilihat

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

  • Baca lebih lanjut tentang MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
  • 337 kali dilihat

Pagination

  • First page « First
  • Halaman sebelumnya ‹ Previous
  • …
  • Page 192
  • Page 193
  • Page 194
  • Page 195
  • Halaman sekarang 196
  • Page 197
  • Page 198
  • Page 199
  • Page 200
  • …
  • Halaman berikutnya Next ›
  • Last page Last »
Berlangganan

Pajak Kita, Untuk Kita

  • PRANALA
  • Kementerian Keuangan
  • APBN Kita
  • Edukasi Pajak
  • Reformasi Perpajakan
  • Prasyarat
  • Hubungi Kami
  • Kritik & Saran
LogoKemenkeuDJP

    Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
    Telp: (+62) 21 - 525 0208


Ikuti Kami

@DitjenPajakRI
Pengaduan dan Live Chat
Situs Pajak

    Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Pajak.