DJP, Ditjen Minerba, dan SKK Migas Bersinergi Kawal Penerimaan Negara dari Sektor Tambang dan Migas
Jakarta, 1 Agustus 2025 – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto; Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno; serta Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset Kripto
Jakarta, 31 Juli 2025 - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pajak atas transaksi aset kripto, yakni PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK-50/2025), PMK Nomor 53 Tahun 2025 tentan
Pemerintah Tegaskan Konsumen Akhir Tak Dipungut Pajak atas Pembelian Emas
Jakarta, 31 Juli 2025 – Pemerintah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur ketentuan perpajakan atas kegiatan usaha bulion. PMK tersebut adalah PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025.
DJP dan Ditjen Dukcapil Sepakati Penggunaan NIK untuk Layanan Pajak
Jakarta, 30 Juli 2025 – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
DJP Luncurkan Piagam Wajib Pajak, Komitmen Untuk Apresiasi dan Sistem yang Adil dan Berkelanjutan
Semarang, 22 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hari ini secara resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sebagai tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dan disaksikan oleh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, perwakilan wajib pajak, akademisi, konsultan pajak, serta mitra pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah Tunjuk Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan
Jakarta, 14 Juli 2025 – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMK-37/2025).
Lomba Menulis Artikel Perpajakan Tahun 2025
Dalam rangka memperingati Hari Pajak Tahun 2025, serta dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah termasuk dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi dalam bidang keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bermaksud menyelenggarakan Lomba Menulis Artikel Perpajakan Tahun 2025 dengan tema “Masa Depan Penerimaan Negara di Era Digital”.
Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat pengguna layanan, kami sampaikan hal sebagai berikut.
Keterangan Tertulis Perkembangan Informasi Terkini Coretax DJP
Sehubungan dengan implementasi aplikasi administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP), dengan ini kami sampaikan pembaruan sistem informasi tersebut sampai dengan tanggal 20 April 2025 sebagai berikut.