“Dalam rangka menyiapkan platform untuk meningkatkan performa administrasi perpajakan di wilayah Asia Pasifik, inisiatif evolusioner sangat penting dan forum HoD telah mengakomodasi hal tersebut,” buka Sekretaris Jenderal John Hutagaol dalam Head of Delegations forum di Ballroom 1 Hotel Tentrem, Yogyakarta (Jumat, 25/10).
Pada HoD sesi kedua, ketiga, dan keempat lalu, delegasi dari ketujuh belas negara telah menyampaikan update terkait beberapa prioritas yang harus ditindaklanjuti. Pertama, para anggota SGATAR harus menyadari bahwa digital ekonomi harus menjadi prioritas dan dalam forum telah diidentifikasi beberapa ukuran dalam perpajakan ekonomi digital.
Sekretaris Jenderal SGATAR Annual Meeting ke-49 yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perpajakan Internasional tersebut menambahkan, “Faktanya, beberapa ukuran telah dapat diaplikasikan oleh negara lain. Australia memiliki Multinational Anti-Avoidance Law, Diverted Profit Tax, GST pada produk digital dan jasa. Korea Selatan telah menyederhanakan VAT dalam transaksi lintas batas atas jasa digital. Sementara itu, Jepang telah meluncurkan unit yang terdedikasi untuk menggali informasi potensial dan fokus pada digital ekonomi.”
“Kedua, implementasi BEPS masih menjadi topik yang hangat dan memiliki banyak tantangan. Tekanan politik dan kurangnya sumber daya adalah dua tantangan utama yang dapat diidentifikasi,” ungkap John.
Masalah terakhir yang menjadi prioritas dalam forum SGATAR ke-49 adalah terkait reformasi pajak. Terlihat bahwa setiap negara memiliki fokus yang berbeda terkait Reformasi Pajak. Sementara itu, yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan sistem elektronik dalam rangka mengurangi tax gap. Selain itu, disebutkan bahwa e-Payment, e-Services pada VAT/GST, e-Invoice, e-Consultation, dan berbagai formulir elektronik juga harus diprioritaskan.
“Hal lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi aktif para anggota SGATAR dalam OECD works terkait ekonomi digital dan Exchange of Information," pungkasnya.
- 117 kali dilihat