Direktorat Perpajakan Internasional mengikuti Forum on Tax Administration (FTA) Plenary Meeting bersama delegasi dari 47 negara/yurisdiksi secara daring dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (Jumat, 17/12). Forum ini berlangsung selama dua hari sejak Kamis, 16 Desember 2021.
FTA dibentuk pada tahun 2002 sebagai forum pimpinan tertinggi administrasi perpajakan, yang berperan untuk mengidentifikasi, mendiskusikan, dan mempengaruhi kecenderungan global yang relevan dengan isu perpajakan. Forum ini juga bertujuan mengembangkan ide baru secara kolektif untuk meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan di seluruh dunia.
Diketuai oleh Commissioner Bob Hamilton (Kanada), kegiatan FTA Plenary Meeting 2021 dimulai dengan pembahasan mengenai adaptasi dan fleksibilitas administrasi perpajakan selama periode pemulihan pandemi Covid-19. Mengambil tema “Look Back, Look Forward”, sesi pertama membahas berbagai penyesuaian yang dilakukan administrasi perpajakan paska pandemi Covid-19 serta tantangan jangka pendek yang masih mungkin dihadapi.
Mayoritas delegasi berpendapat bahwa permasalahan keselamatan kerja, pengelolaan sumber daya manusia, dan transformasi digital masih vital untuk ditangani lebih lanjut. Turut dibahas beberapa strategi kolektif jangka panjang untuk memastikan terwujudnya administrasi perpajakan yang efisien, efektif, dan berisiko rendah.
Sesi kedua pada hari pertama membahas mengenai tantangan administrasi perpajakan terkait penerapan OECD Inclusive Framework’s Two-Pillar Solutions to the Tax Challenges of Digitalisation. Lebih dari 130 negara/yurisdiksi setuju untuk mendukung komitmen global dalam rangka pemajakan yang adil terhadap digitalisasi ekonomi. Semua delegasi setuju bahwa dukungan administrasi perpajakan penting bagi terlaksananya tujuan tersebut.
Dalam sesi tersebut, Direktur Perpajakan Internasional Mekar Satria Utama menyampaikan usulan agar instrumen kepastian perpajakan pada Amount A perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi sengketa perpajakan yang rumit. Pendekatan berdasarkan sistem dan panduan teknis pertukaran informasi penting selama proses tinjauan, tetapi hal ini membutuhkan persetujuan semua anggota Inclusive Framework. Selain itu, kerangka hukum untuk mendukung pertukaran data dalam rangka Two-Pillar Solutions juga perlu untuk segera dikembangkan.
Pembahasan hari kedua berfokus pada penyajian hasil diskusi para Commissioners selama FTA Pre-Plenary Meeting pada 24 November - 3 Desember 2021. Commissioner Niall Cody (Irlandia) memulai paparan mengenai risiko utama dan penting (Top and emerging risks) selama tahun 2021, antara lain terkait digitalisasi, sumber daya manusia sebagai aset, dan keamanan cyber. Selanjutnya, Commissioner Jérôme Fournel (Prancis) menyajikan paparan mengenai pentingnya reputasi administrasi perpajakan dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan sukarela wajib pajak.
Commissioner Jesús Gascón (Spanyol) berikutnya menjelaskan hasil diskusi tentang perubahan administrasi perpajakan paska pandemi Covid-19, terutama mengingat pentingnya menyeimbangkan prioritas penerimaan negara dan dukungan terhadap wajib pajak. Melanjutkan paparan, Commissioner Nina Schanke Funnemark (Norwegia) menjelaskan tentang strategi mengelola perubahan secara cepat. Pada akhir sesi, Commissioner Ieva Jaunzeme (Latvia) memaparkan tentang tantangan dan langkah untuk mengelola sumber daya manusia agar mudah beradaptasi dengan kondisi pandemi dan perkembangan teknologi.
FTA Plenary Meeting 2021 turut membahas tentang beberapa proyek dan inisiatif FTA terkait digitalisasi dan transformasi digital selama tahun 2021. Diharapkan hasil dari proyek tersebut dapat digunakan sebagai referensi bagi delegasi dalam mengembangkan strategi digitalisasi yang tepat. Sebelum menutup pertemuan, Commissioner Bob Hamilton mengajak para delegasi untuk meninjau beberapa usulan proyek kerja FTA untuk 2022. Melalui pertemuan ini, diharapkan DJP memperoleh berbagai informasi mengenai perkembangan administrasi perpajakan terkini yang dapat mendukung tugas dan fungsi secara efisien. Selain itu, partisipasi aktif tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum kerja sama internasional dan mempengaruhi berbagai kebijakan perpajakan global.
- 107 kali dilihat