PPN - Pajak Pertambahan Nilai
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah |
| Aktif | DetailPERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah |
| Aktif | DetailIMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Pemerintah |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailIMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN
JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Pemerintah |
| Dicabut | DetailJASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Pemerintah |
| Aktif | DetailBEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailBARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailJENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailSELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN MENIMBANG DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | Detail