BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
CIPTA KERJA (KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA BIDANG PERPAJAKAN)
Undang-Undang | | Aktif | Detail
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN 9 FEBRUARI 2021
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PRANGKO

YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
255/PMK.04/2011
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBAYARAN SUBSIDI
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU MINYAK SOLAR
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail