KUP - Ketentuan Umum Perpajakan
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2025
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailTATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN/ATAU PERMOHONAN PEMBATASAN ATAU PEMBLOKIRAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTATA CARA PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENJUALAN ATAS SURAT BERHARGA BERUPA SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERLAKUAN ATAS BANTUAN ATAU SUMBANGAN
TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB, SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailTERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB, SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2026
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailDITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2026
TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailTATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | Detail