Search for pph 21

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  2. PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

    … Tanggal Peraturan 21-09-2003 Status Peraturan … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  3. BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 2003-Pengurang Penghasilan Bruto 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  4. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  5. PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-10/PJ/1995 TANGGAL 31 JANUARI 1995 TENTANG PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DAN JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  6. FAQ e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 (PER-32/PJ/2009)

    FAQ e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 (PER-32/PJ/2009) Versi terupdate e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 (PER-32/PJ/2009) tertanggal berapa? …

  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020

    … Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … 3. Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam … dilakukan Pemindahbukuan.     21. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan …

  8. Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Barat Periode Agustus 2024

    … 2024 dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 yang  menyebabkan pemberlakuan tarif efektif PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2024 dan kenaikan PPh Final …

  9. PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA PROFESI YANG DILAKUKAN DI INDONESIA

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … Tag Peraturan 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh …

  10. Peneliti

    … dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan …