Search for pph 21

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Gandeng Pemda, KPP Karawang Utara Suluh Bendahara Pemerintah

    … kewajiban perpajakan untuk Bendahara Pemerintah mulai dari PPh Pasal 21, 22, 23, 4 (2), PPN hingga Bea Meterai. Kukuh juga …

  2. Kenalkan Coretax, KPP Kabanjahe Adakan Asistensi Pembuatan Bupot

    … Sosialisasi Penerbitan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 1721-A2 melalui Coretax DJP bagi instansi pemerintah di …

  3. Temui Sekda DRPD Kaltara, Pajak Selor Beri Edukasi Pajak

    … mengingatkan agar pihak Sekda dapat membuat Bukti Potong PPh 21 dengan baik dan benar. …

  4. Pelajar SMKK BPK Penabur Antusias Ikuti TGTS Kanwil Bela

    … mendalam mengenai konsep perpajakan dan praktek perhitungan PPh Pasal 21. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mereka …

  5. Bendahara APBN/APBD di Lasusua Antusias Ikuti Kelas Pajak

    … juga tata cara pembuatan Bukti Potong Formulir 1721-A2 PPh Pasal 21 bagi PNS/TNI/Polri supaya Bendahara dapat membuat Bukti …

  6. KPP Mamuju Ajak Wajib Pajak Badan Lebih Patuh Pajak

    … Badan, seperti kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan perusahaan, pemungutan Pajak Pertambahan …

  7. Empat Kecamatan Hadiri Edukasi Perpajakan KP2KP Pangkalan Kerinci di Pos Pajak Perawang

    … pada perubahan dalam pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk instansi pemerintah, yang sebelumnya diatur dalam …

  8. Bendahara BPKAD Kabupaten Sintang Konsultasi Kesalahan Pembuatan Kode Billing

    … Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Perlu juga diperhatikan pentingnya ketepatan waktu dan …

  9. Belajar Coretax, Bendahara OPD Kab. Bandung Sambangi KPP Soreang

    … perpajakan terutama berkaitan dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPN. Materi utama disampaikan …

  10. Gubernur Kaltara Tekankan Peran Penting UMKM Untuk Optimalkan Pajak

    … ketidakpatuhan wajib pajak mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29, yang menjadi perhatian serius …