Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Mitigation of Import Tariff Impact: Fiscal Policy as an Economic Buffer

    … establishes a government-borne Income Tax Article 21 facility (PPh Article 21 DTP) for workers in labor-intensive … increases. The implementation of the PPh Article 21 DTP incentive creates a dual buffer mechanism …

    sikka_910222329 - 04/09/2025 - 09:54

  2. Hingga Mei 2024, Kanwil DJP Bali Kumpulkan Penerimaan Pajak Sejumlah Rp6,63 Triliun atau Tumbuh 29,35%

    … Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 31 Mei 2024 sejumlah 264.615 SPT Wajib Pajak … yang masih hangat dibahas adalah tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 dalam bentuk tarif efektif (TER). TER bukan merupakan …

  3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

    … bagian isi/format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.77.), sebagai … d. menambahkan Uraian Angka 21.b. Sanksi Administrasi SKPKB berupa Bunga Pasal 18 (2) UU … sehingga format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam …

  4. Layanan Pajak di RSUP Dr. Sitanala: Bendahara dan Dokter Sambut Baik Aturan TER

    … Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau … Barat sebagai narasumber menjelaskan skema penghitungan PPh 21 bagi pegawai struktural serta dokter secara khusus … terdapat perbedaan pada skema penghitungan dan pemotongan PPh 21,” ujar Yani. Bersamaan dengan …

  5. Sosialisasikan Aturan Baru, Pajak Kepri Kunjungi BPKAD Kota Tanjung Pinang

    … Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau … Bapak/Ibu selaku bendahara dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas ASN Kota Tanjung Pinang , … dapat membantu para bendahara dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21. “ …

  6. Bendahara Dinas Koperasi Melawi Pahami Bupot dan e-Filing

    …  (e-Bupot) Unifikasi dan e-Filing Pajak Penghasilan Pasal 21 bertempat di Ruang Kerja Bendahara Dinas Koperasi … menyiapkan beberapa data pegawai untuk pengisian SPT 21 dan data Rekanan untuk SPT Masa unifikasi. Diskusi … melawi yang dapat menggunakan aplikasi e-Bupot dan SPT PPh Pasal 21 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan …

  7. PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTANNYA

    … 36 Tahun 2008;     21. Peraturan Menteri Keuangan … Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan …

  8. Kanwil DJP Bengkulu-Lampung Edukasi TER ke Kementerian Agama

    … terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau … pajak. Melanjutkan materi tentang PPh 21, Fuad Wahyudi Anthonie selaku Fungsional Penyuluh …

  9. Sosialisasikan TER, Kanwil DJP Bengkulu-Lampung Gandeng Kementerian Agama Lampung

    … terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau … hingga pembayaran pajak. Melanjutkan materi tentang PPh 21, Fuad Wahyudi Anthonie selaku Fungsional Penyuluh …

  10. KP2KP Enrekang Edukasi Kewajiban Perpajakan Afiliator Lokapasar

    … kegiatan Afiliasi Lokapasar dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Adapun tarif yang dikenakan adalah tarif progresif … afiliator untuk menyetorkan dan melaporkan sendiri PPh 21 yang terutang dari komisi yang didapatkannya,”  …