Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. DJP Suluttenggomalut Serahkan Tersangka Pidana Pajak Ke Kejati Malut

    … AM melalui PT NMS sudah lengkap (P-21) pada tanggal 17 Maret 2022. Tersangka AM melalui … tindak pidana di bidang perpajakan karena melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf d, dan Pasal 39 …

  2. Siaran Radio, KPP Pratama Parepare Bahas PSA Merdeka 78

    … Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang … Program PSA Merdeka 78 karena semangatnya adalah semangat 17 agustus dan dicanangkan sejak 17 Agustus 2023 sampai …

  3. DJP Suluttenggomalut Serahkan Tersangka Pidana Pajak Ke Kejati Malut

    … AM melalui PT NMS sudah lengkap (P-21) pada tanggal 17 Maret 2022. Tersangka AM melalui … tindak pidana di bidang perpajakan karena melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf d, dan Pasal 39 …

  4. Digugat Wajib Pajak, Kanwil DJP Jabar III Menangkan Praperadilan

    … BMS melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Bogor pada 17 Juli 2023," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa … berpendapat bahwa penetapan tersangka telah sesuai dalam pasal 184 KUHAP dan proses penyitaan sesuai dengan pasal 38 … yang telah dipungut. PT IPK diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i UU Nomor 6 tahun 1983 …

  5. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUBKOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA

    … Tanggal Peraturan 17-06-2005 …   Pasal I   … baku/subkomponen/bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Departemen Perindustrian dapat menggunakan surveyor …

  6. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2009

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  7. Apa Saja Kewajiban Perpajakan Notaris?

    … sendiri atau freelancer . Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang … diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Lampiran I peraturan tersebut memerinci secara …

    sikka_917323383 - 01/11/2023 - 03:12

  8. Aspek Pajak Transaksi Kripto Dulu dan Sekarang

    … 50/2025). Sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun … yang dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang …

    sikka_060100178 - 09/09/2025 - 18:57

  9. Tarif PPN untuk Penetapan HPS

    … 2022 tarif PPN naik, semula 10% menjadi 11%. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 … Filipina sebesar 12%, China 13%, Arab Saudi 15%, Pakistan 17%, dan India 18%. Penetapan HPS …

    sikka_060089346 - 01/11/2023 - 03:12

  10. Bilangan Fibonacci dalam Perpajakan

    … telah mengatur kembali pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 … tidak kena pajak lalu dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Masa Pajak Desember akan tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh jo. UU Ciptaker. …

    sikka_910222951 - 02/07/2024 - 16:53