Search for Pasal 17 ayat 2

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2006 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  2. PERLUASAN/PENAMBAHAN KELOMPOK PENGUSAHA JASA YANG DIKENAKAN PPN

    … : 1. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 … udara.     17. Jasa ekspedisi muatan darat, laut dan udara. …

  3. TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1     Dalam … Wajib Pajak selain dari transaksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c.     …

  4. Sudah Bisakah Menghitung Pajak Youtuber?

    … yang didapatkan? Sesuai dengan amanah Undang-Undang KUP Pasal 2 ayat (1), Youtuber berkewajiban mendaftarkan diri ke kantor … menggunakan norma penghitungan penghasilan neto sesuai PER-17/PJ/2015 dikalikan penghasilan bruto dan dikurangi …

    sikka_958632282 - 01/11/2023 - 03:06

  5. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … dengan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 … 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan … STP PBB adalah STP PBB sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan pasal 12 Undang-Undang PBB.   …

  6. Substance Over Form Doctrine dalam Kontrak Bisnis Internasional

    … Undang-Undang Perpajakan khususnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang … over form (substansi mengungguli bentuk), tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) angka 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang …

    Anonim (Belum diperiksa) - 12/14/2018 - 10:35

  7. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 541/KMK.04/2000 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK SERTA TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal I   Mengubah ketentuan … Termasuk hari libur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hari libur nasional atau hari-hari cuti …

  8. PENGGUNAAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

    … Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2008 Tanggal Peraturan …   Pasal 1   … pendaftaran dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:   …

  9. PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2018

    … : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  tentang … dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 …

  10. PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER

    … a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 … Paper and Writing Paper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:     …