PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI Baca lebih lanjut tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI28 kali dilihat
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU Baca lebih lanjut tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU32 kali dilihat
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR31 kali dilihat
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM40 kali dilihat
KETENTUAN IMPOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS/LPG DAN TABUNG LPG 3 KILOGRAM Baca lebih lanjut tentang KETENTUAN IMPOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS/LPG DAN TABUNG LPG 3 KILOGRAM21 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.04/2007 TENTANG PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.04/2007 TENTANG PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN18 kali dilihat
PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/KMK.04/2002 DAN NOMOR 819/MPP/Kep/12/2002 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR Baca lebih lanjut tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/KMK.04/2002 DAN NOMOR 819/MPP/Kep/12/2002 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR10 kali dilihat
PEDOMAN PENENTUAN STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) KELAPA SAWIT Baca lebih lanjut tentang PEDOMAN PENENTUAN STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) KELAPA SAWIT518 kali dilihat
PENETAPAN PEJABAT DAN/ATAU TENAGA AHLI YANG DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PEJABAT LEMBAGA NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM BIDANG KEUANGAN NEGARA Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN PEJABAT DAN/ATAU TENAGA AHLI YANG DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PEJABAT LEMBAGA NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM BIDANG KEUANGAN NEGARA87 kali dilihat
BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK Baca lebih lanjut tentang BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK123 kali dilihat
