| Direktorat Jenderal Pajak

Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dalam Rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/ AEOI-CRS ) Tahun 2026

Baca lebih lanjut tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dalam Rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/ AEOI-CRS ) Tahun 2026
20 kali dilihat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta menindaklanjuti perubahan jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani dan/atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on Autom

Menteri Keuangan Lantik Pejabat di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara

Baca lebih lanjut tentang Menteri Keuangan Lantik Pejabat di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara
526 kali dilihat

Jakarta, 22 Januari 2026 — Menteri Keuangan Republik Indonesia melantik sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pejabat yang menggantikan jabatan strategis di wilayah Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Pelantikan dilaksanakan di Aula Gedung Pajak Madya, Jalan Ridwan Rais No. 7A, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan.

Ralat: Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime) Situs pajak.go.id

Baca lebih lanjut tentang Ralat: Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime) Situs pajak.go.id
666 kali dilihat

Dalam rangka meningkatkan keamanan, keandalan, dan performa sistem di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pemberitahuan Kendala Layanan Informasi pada Kanal X (Twitter) @kring_pajak

Baca lebih lanjut tentang Pemberitahuan Kendala Layanan Informasi pada Kanal X (Twitter) @kring_pajak
3997 kali dilihat

Sehubungan dengan adanya kendala teknis pada platform X (Twitter) dengan akun @kring_pajak yang berdampak pada operasional pemberian layanan informasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

DJP Serahkan Tersangka Faktur Fiktif yang Rugikan Negara 170 Miliar

Baca lebih lanjut tentang DJP Serahkan Tersangka Faktur Fiktif yang Rugikan Negara 170 Miliar
550 kali dilihat

Jakarta, 9 Januari 2026 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan tersangka tindak pidana penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif kepada Jaksa Penuntun Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 9 Januari 2026. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp170.292.549.923.

Keterangan Tertulis Penetapan Tersangka oleh KPK pada OTT Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghormati dan mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2025 (PMK-112/2025) tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Baru Tiga Hari, 8.160 Wajib Pajak Sudah Melaporkan SPT Tahunan melalui Coretax DJP

Jakarta, 3 Januari 2026 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat peningkatan signifikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax pada awal tahun 2026.

Pajak Digital Capai RP44,55 Triliun, OpenAI Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN PMSE

Jakarta, 28 Desember 2025 – Hingga 30 November 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp44,55 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp34,54 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,81 triliun,

Imbauan Antigratifikasi Dalam Rangka Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026

Menyambut perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, sekaligus untuk menguatkan budaya antikorupsi dan antigratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan ini disampaikan hal-hal berikut.