Pj Walikota Probolinggo Ajak Masyarakat Perangi Rokok Ilegal

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo Eman Eliab menekankan peran krusial cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pembangunan negara. Hal ini ia sampaikan dalam acara Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Perangi Rokok Ilegal yang digelar oleh Pemerintah Kota Probolinggo di Puri Manggala Bhakti, Kantor Walikota Probolinggo, Jawa Timur (Selasa, 22/10). Acara ini mengundang Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Probolinggo sebagai audiens utama dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai ciri dan bahaya rokok ilegal serta implikasi hukum terkait peredarannya.

"Peredaran rokok ilegal akan mengurangi pendapatan negara dari sektor cukai yang merupakan salah satu penyokong besar APBN. Berdasarkan data, penerimaan cukai berkontribusi signifikan terhadap anggaran negara yaitu sebesar Rp221,8 Triliun pada tahun 2023 dan keberadaan rokok ilegal dapat menyebabkan kerugian miliaran rupiah setiap tahunnya," ujar Elman dihadapan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi audiens utama acara ini.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Probolinggo Bagus Sulistijono menjelaskan bahwa yang dimaksud rokok ilegal adalah produk tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu yang melanggar ketentuan cukai serta berpotensi merugikan negara. Produk-produk ini mudah dikenali dari kualitas kemasan yang buruk atau tidak adanya label resmi. "Rokok ilegal tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga merugikan negara secara signifikan," ungkapnya. 

Pada kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Probolinggo Mochamad Taufik Kurniawan juga menyampaikan bahwa PKL perlu mengetahui perbedaan utama rokok ilegal agar mereka tidak terlibat dalam peredaran produk ilegal. "Dengan pemahaman yang benar, kita dapat menekan peredaran rokok ilegal di Probolinggo sekaligus mendukung perekonomian negara," tuturnya.

Ia berharap para PKL dapat lebih selektif dan bijak dalam menerima produk dagangan untuk membentuk budaya taat aturan yang akan membantu pemerintah mencegah potensi kebocoran pendapatan negara. Menurutnya, kegiatan kolaborasi lintas instansi seperti ini dapat menguatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.