Pemprov DKI Jakarta Imbau ASNnya Mutakhirkan Profil Data Perpajakan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor e-0002/SE/2023 tanggal  13 Januari 2023 meminta Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah agar memerintahkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah koordinasinya untuk melakukan pemutakhiran data profil perpajakan. Profil data perpajakan tersebut meliput NIK, alamat email, nomor HP, alamat tempat tinggal, data klasifikasi lapangan usaha dan data anggota keluarga.

Surat edaran Kepala BKD tersebut merupakan tindak lanjut Surat Dirjen Pajak Nomor S-161/WPJ.0/2023 hal Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan rapat audiensi Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 12 Januari 2023.  Audiensi tersebut antara lain dihadiri oleh Asisten Pemerintahan SEKDA DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, Kepala BAPEDA DKI Jakarta, Lusiana Herawati,  Kabid P2Humas dan Kabid PEP Kanwil DJP Jakarta Pusat, Agustinus Dicky Haryadi dan Nurshinta  Rifiany Rifanti.

Dalam audiensi tersebut, Sigit mengharapkan Pemprov DKI Jakarta menjadi Pemprov pertama yang seluruh ASN-nya menyelesaikan pemutakhiran profil data perpajakan tersebut. Sigit juga mempersilakan DJP untuk membuat booth pemutakhiran data di satker Provinsi DKI Jakarta. Sementara Lusiana, mempersilakan DJP menayangkan iklan layanan tentang NIK – NPWP dalam videotron di Wilayah Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Lusiana mengharapkan dalam pemutakhiran profil perpajakan, pemutakhiran terhadap nomor telepon bersifat mandatory, agar data hasil pemutakhiran tersebut, dapat dimanfaatkan dalam pengawasan pajak daerah.

  Sesuai ketentuan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, format NPWP yang baru, berlaku sejak 14 Juli 2022 dan pada tanggal 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan seluruh layanan lain yang menggunakan NPWP, sudah menggunakan NPWP format baru. Khusus untuk WP orang pribadi penduduk Indonesia, format NPWP yang baru  menggunakan NIK.