Pajak Tugumulyo Jalin Komunikasi dengan DPMPTSP dan Bapenda Muratara

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tugumulyo menjalin sinergi dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Musi Rawas Utara (Senin, 16/12).

Kegiatan ini diselenggarakan untuk sinkronisasi data serta menjalin komunikasi dengan pihak terkait dalam tindak lanjut progress PKS Pemerintah Daerah Kab. Musi Rawas Utara. Dalam kegiatan ini, diisi dengan kegiatan berupa sharing dan pemenuhan kelengkapan permintaan data untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah melalui PKS. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala KP2KP Tugumulyo Sony Muraya, Kepala DPMPTSP Kab. Musi Rawas Utara M Hamdan Marwadi, ST, Sekretaris DPMPTSP Kab. Musi Rawas Utara Seprian Zulkabli, Kepala Seksi Bidang Perizinan DPMPTSP Kab. Musi Rawas Utara Boby Ertanto, serta Kepala Seksi Penerimaan dari Bapenda Muratara.

Dalam kegiatan tersebut, dibahas hal-hal mengenai potensi perpajakan bagi Pemerintah Daerah dan KPP dari BPHTB, PPh dan PPN, pos pelayanan perpajakan, PKS antara DJP dengan Pemerintah Daerah Kab. Musi Rawas Utara, serta klarifikasi permintaan data ILAP. Kepala DPMPTSP Kab. Musi Rawas Utara M Hamdan Marwadi mengucapkan terima kasih atas dukungan data yang diberikan, di mana terdapat penerimaan dari BPHTB sebesar Rp37 M dari target sebesar Rp20 M.

Namun demikian, masih terdapat indikasi BPHTB belum dibayar mengingat potensi dari BPKP sebesar Rp170 M, meskipun data tersebut perlu diteliti ulang karena potensi yang dihitung berasal dari luasan lokasi, bukan dari areal penguasaan.

Kepala KP2KP Tugumulyo Sony Muraya kemudian menyampaikan akan menelaah lebih lanjut data tersebut berdasarkan SOP dan level risiko tingkatan penanganan wajib pajak. Sesuai arahan pimpinan KPP Pratama Lubuk Linggau, apabila diperlukan maka kedepannya akan segera dilakukan Forum Group Discussion (FGD) atau sharing session antara KPP, BAPENDA, dan DPMPTSP. Untuk PKS, diharapkan bagi Pemerintah Daerah Kab. Musi Rawas Utara untuk dapat segera menindak lanjuti atas progress PKS berupa penandatanganan dokumen PKS tersebut, agar untuk beberapa kegiatan seperti pengadaan pos pelayanan pajak dapat segera terealisasikan dan dilaksanakan.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.