Pajak Kendari dan BKD Konawe Selatan Bangun Sinergi Pajak Digital

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari bersama Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan serta Aktivasi Akun Coretax DJP di Aula Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Kepulauan, Langara (Senin, 3/11). Reformasi administrasi perpajakan di daerah kepulauan kini memasuki tahap krusial.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 63 peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Bappeda, serta Inspektorat Daerah. Dari pihak pemerintah daerah hadir Mahmud selaku Kepala BKD dan Ir. H. Cecep Trisnajayadi, M.M., Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, sementara dari KPP Pratama Kendari hadir Calvin Octo Pangaribuan selaku Kepala Kantor, Tatang Suryana selaku Kepala Seksi Pengawasan III, serta Hardy, Nur Chayani, dan Muhammad Aulia Rahman sebagai tim pelaksana kegiatan. 

Kepala KPP Pratama Kendari, Calvin Octo Pangaribuan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi digitalisasi sistem perpajakan nasional. “Coretax tidak hanya menyederhanakan proses pelaporan, tetapi juga memperkuat keandalan data fiskal agar setiap transaksi pemerintah tercatat secara akurat dan transparan. Konawe Kepulauan menjadi contoh daerah yang cepat beradaptasi dengan ekosistem perpajakan digital,” ujarnya. 

Dari sisi fiskal, belanja pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara tumbuh 7,38 persen pada triwulan II-2025, dengan fokus terbesar pada infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Di Kabupaten Konawe Kepulauan, tingkat penyerapan Dana Desa telah mencapai 86 persen dari pagu Rp142,7 miliar, mendorong aktivitas ekonomi baru di sektor perdagangan mikro, jasa transportasi laut, dan perikanan tangkap. Aktivitas ekonomi tersebut berpotensi memperluas basis pajak, terutama melalui Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan pemerintah.

Sementara itu, dari sisi kemandirian fiskal, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Kepulauan masih berada di bawah 15 persen terhadap total pendapatan daerah. Ini menunjukkan perlunya peningkatan disiplin pelaporan dan akurasi data potong-pungut pajak. Penguatan sistem digital seperti Coretax DJP diharapkan dapat memperbaiki kualitas pengawasan dan pelaporan fiskal, serta menutup celah ketidaksinkronan antara data pemerintah daerah dan pusat.

Sekretaris Daerah, Cecep Trisnajayadi menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh digitalisasi pelaporan pajak sebagai bagian dari reformasi birokrasi. “Kepatuhan pajak ASN dan perangkat daerah adalah cermin integritas tata kelola keuangan publik. Coretax DJP membantu mempercepat pelaporan sekaligus meningkatkan transparansi fiskal di semua level pemerintahan,” ujarnya. 

Kepala BKD, Mahmud menambahkan bahwa sinergi antara KPP dan BKD merupakan langkah konkret memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Setiap rupiah pajak yang disetorkan aparatur daerah berkontribusi langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem digital, kami ingin memastikan pengelolaan pajak berjalan tertib dan akuntabel,” ucapnya. 

Kegiatan ini menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan bukan hanya agenda nasional, tetapi juga tonggak penting bagi daerah kepulauan dalam memperkuat fondasi fiskal. Melalui Coretax DJP, Konawe Kepulauan menunjukkan bahwa transformasi fiskal bukan semata tentang sistem, melainkan tentang membangun kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk Indonesia yang lebih transparan.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.