“Pemanfaatan fasilitas tax holiday wajib diiringi dengan pemenuhan kewajiban pajak yang benar, lengkap, dan tepat waktu,” tegas Adam Siaga Utama, Penyuluh Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi, dalam kegiatan Bimbingan Teknis tentang Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido bertempat di Lumire Hotel, Jakarta (Kamis, 5/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara otoritas pajak dengan administrator KEK Lido, badan usaha, dan pelaku usaha di kawasan. Pembahasan tidak hanya menyentuh peluang pemanfaatan insentif, tetapi juga kewajiban yang tetap harus dipenuhi selama fasilitas berlangsung.
“Fasilitas perpajakan diberikan untuk mendukung investasi dan mempercepat pertumbuhan kegiatan usaha. Bentuknya dapat berupa tax holiday maupun tax allowance, sesuai kriteria dan keputusan yang diterima masing-masing pelaku usaha,” ujar Tri Winarso, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Ciawi.
Tri Winarso menjelaskan, fasilitas tersebut diharapkan memberi kepastian bagi investor dalam menyusun rencana usaha jangka panjang. Namun, pemberian fasilitas bukan berarti seluruh kewajiban perpajakan menjadi gugur.
Adam mengingatkan bahwa penerima fasilitas tetap terikat pada sejumlah larangan dan pembatasan. Kegiatan usaha, realisasi investasi, serta penggunaan aset harus tetap sesuai dengan rencana dan keputusan pemberian fasilitas.
“Jangan sampai fasilitas sudah diperoleh, tetapi pelaksanaannya keluar dari ketentuan. Insentif bukan karpet merah tanpa rambu. Ada persyaratan yang harus dijaga selama masa pemanfaatan,” kata Adam.
Badan usaha juga tetap berkewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Kewajiban itu mencakup PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai serta pemotongan atau pemungutan pajak lain yang dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.
“Fasilitas PPh badan tidak menghapus kewajiban sebagai pemotong atau pemungut. Tax holiday berada pada satu jalur, sedangkan PPh Pasal 21 dan unifikasi tetap berjalan pada jalurnya,” ujar Adam.
Selain kewajiban pajak, pelaku usaha perlu menyampaikan laporan realisasi penanaman modal secara benar dan berkala. Laporan tersebut menjadi instrumen untuk melihat perkembangan investasi sekaligus mengukur kesesuaian realisasi dengan komitmen awal.
“Laporan realisasi bukan sekadar menggugurkan administrasi. Laporan itu menunjukkan ketepatan nilai penanaman modal dan kesesuaian jenis usaha sebagai bentuk komitmen dan transparansi atas fasilitas yang telah diberikan,” kata Adam.
“Pemerintah terus mendorong pemanfaatan tax holiday dan tax allowance agar pembangunan KEK pariwisata tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat,” ujar Tri Winarso.
Pertumbuhan tersebut tidak berhenti pada bangunan dan angka investasi, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, dan memperkuat perekonomian masyarakat di sekitar kawasan.
| Pewarta: Adam Siaga Utama |
| Kontributor Foto: Administrator KEK LIDO |
| Editor: Mohamad Ari |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.