KPP Bantaeng Adakan Sosialisasi kepada Bendahara Desa Takalar

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa se-Kabupaten Takalar di Baruga Imannindori, Kantor Bupati Kabupaten Takalar, Takalar (Selasa, 25/7).

Acara ini dihadiri oleh Falih Alhusnieka selaku Kepala KPP Pratama Bantaeng; Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, H. Muhammad Hasbi S.STP., M.AP. selaku perwakilan dari Bupati Kabupaten Takalar; H. Yahe, S.Sos, M.Si. selaku Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar; H. Dahlan Jalamang S.Pd., M.M. selaku Kepala BKAD Kabupaten Takalar; dan Iwan Setiyawan S.Sos, M.Si., Ahli Muda Pemdes, selaku perwakilan dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Acara yang berlangsung selama tiga hari ini dibuka oleh Sekda Kabupaten Takalar dengan menyampaikan betapa pentingnya penggunaan dana desa, peran kepala desa terhadap penggunaan dana desa, dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang menyertainya.

“Semua organisasi penyelenggara pemerintahan pasti memiliki perencanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kita tidak dapat menyelenggarakan kegiatan secara mandiri jika tidak di-support oleh APBN. Maka dari bawah harus menggeliat sektor perpajakan. Semakin tinggi pendapatan dari sektor perpajakan maka APBN semakin besar, program semakin banyak,” ujar Hasbi.

Selanjutnya Hasbi menyampaikan bahwa pendapatan Takalar sebesar Rp1,2 triliun dengan pendapatan asli daerah hanya Rp30 miliar dan Rp100 miliar dari berbagai sektor penerimaan lainnya. Selisihnya adalah sokongan dana dari pusat dan provinsi.

Acara berlanjut dengan paparan Kepala KPP Pratama Bantaeng Falih Alhusnieka. Ia menyampaikan peran penting pajak pusat, APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan hubungannya dengan dana desa, serta tinggi rendahnya persentase pajak atas penggunaan dana desa yang berdampak besar pada kontribusi pajak.

“Setiap pajak yang disetor oleh bendahara desa, berdampak besar terhadap negara, dan akan kembali lagi kebermanfaatannya bagi desa.  Kontribusi pajak kurang dari rata-rata setoran pajak dari desa-desa lain akan dilakukan pendekatan lebih intensif, baik melalui aparat pajak maupun melalui inspektorat,” ujar Falih.

Dengan adanya acara ini, Falih berharap desa-desa di Kabupaten Takalar dapat melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak. Selain itu, Falih juga berharap dengan adanya edukasi perpajakan dapat tercipta perangkat desa yang kompeten dan tidak hanya bergantung pada pejabat yang sedang menjabat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara desa yang dibawakan oleh Tulus Dwi Atmoko selaku Asisten Penyuluh Perpajakan KPP Pratama Bantaeng.

Acara ditutup dengan penyerahan plakat dari KPP Pratama Bantaeng kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.