Kolaborasi Pajak Pusat-Daerah, DJP Perkuat Sinergi Strategis bersama Pemprov Sultra

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan negara kembali diperkuat.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari, Calvin Octo Pangaribuan, mendampingi Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara YFR Hermiyana, beserta jajaran lainnya, dalam audiensi bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari (Selasa, 29/7).

Pertemuan ini merupakan bagian dari tindak lanjut implementasi Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah (PKS OP4D) yang telah ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PKS OP4D bertujuan mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah sesuai kewenangan masing-masing pihak melalui kegiatan bersama yang merupakan bagian dari proses teknis administrasi perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperluas basis data perpajakan dan memastikan penerimaan pajak berjalan optimal dan adil,” ujar YFR Hermiyana.

Menurutnya, kerja sama yang efektif antara pusat dan daerah merupakan fondasi penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan berkelanjutan.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyampaikan komitmen Pemprov dalam mendukung implementasi kerja sama ini.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap memberikan dukungan nyata terhadap implementasi PKS OP4D sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.

Dukungan tersebut mencerminkan keseriusan pemprov dalam mengelola potensi penerimaan daerah serta meningkatkan kualitas pengawasan perpajakan melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

Diskusi juga menyoroti potensi integrasi data perpajakan lintas sektor. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki aktivitas sektor pertambangan yang masih berlangsung, serta sektor lain seperti perhotelan, restoran, dan properti yang memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur pendapatan daerah.

Pertemuan diakhiri dengan kesepahaman untuk menyusun agenda teknis lanjutan, termasuk pelatihan aparatur dan pembentukan tim koordinasi teknis lintas instansi.

Dengan sinergi yang solid, KPP Pratama Kendari berharap tata kelola perpajakan di Sulawesi Tenggara semakin efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.