“Kita harus belajar dari peristiwa yang sudah terjadi. Kita pahami akar permasalahannya. Kawal terus upaya pemberantasan korupsi. Mari terapkan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan dan peran serta masyarakat, tindakan pencegahan, dan terakhir penindakan untuk memberi efek jera dan upaya mengembalikan kerugian negara.”
Hal tersebut diungkapkan Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminuddin, dalam Forum Komunikasi Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak (FKKI DJP) di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan (Senin, 9/2). Tema kali ini adalah “Integritas Kukuh, DJP Tangguh”.
Sebanyak 410 pejabat pengawas yang menjadi pengampu unit kepatuhan internal (UKI) pada setiap unit kerja di lingkungan DJP se-Indonesia bersama-sama merapatkan barisan untuk mendapat penguatan integritas dan pencegahan praktik korupsi. Hadir pula para Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Paksiapi) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatan yang dibuka oleh Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) periode 2025-2026, Belis Siswanto, ini.
Aminuddin sebagai perwakilan KPK hadir untuk merangkul para UKI agar bersinergi dan berkolaborasi menjaga integritas. Ia menjelaskan mengapa integritas menjadi sesuatu yang harus dijaga bagi seluruh insan DJP. “Sektor perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi mencapai 80% dari total APBN. Ia pilar utama APBN. Integritas diperlukan untuk memastikan target penerimaan tercapai demi pembiayaan program strategis nasional,” ungkapnya.
Ia menilai interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak dalam beberapa proses bisnis menciptakan potensi conflict of interest. Untuk itu, standar integritas yang tinggi diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Lebih lanjut, Aminuddin menilai integritas sangat erat kaitannya dengan kepercayaan publik. “Integritas pegawai adalah fondasi kepercayaan publik dalam sistem self-assessment. Penurunan kredibilitas institusi akibat praktik korupsi akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan dan sebaliknya,” jelasnya.
Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, yang hadir langsung menyapa para peserta mengutarakan bahwa seluruh unit kepatuhan internal adalah garda penjaga moral dan integritas seluruh pegawai di unit kerjanya masing-masing. DJP adalah satu keluarga besar, kita harus saling mengenal dan satu sama lain. “Dengan begitu, kita bisa saling menjaga dan menghindarkan rekan-rekan dari semua bentuk fraud,” ucapnya. Menurut Bimo, integritas yang kuat merupakan fondasi yang tidak mudah digoyang.
Dalam kesempatan ini, DJP turut mengundang Kusuma Santi Wahyuningsih, Tenaga Pengkaji Direktorat Kekayaan Negara, selaku Koordinator I Forum Paksiapi Dana Rakca Kementerian Keuangan, untuk mengenalkan serba-serbi seputar kiprah paksiapi serta menjelaskan tugas dan fungsinya. “Integritas menjadi fondasi di setiap kebijakan Kementerian Keuangan,” ungkapnya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti, mengaku punya harapan besar agar seluruh insan DJP saling menguatkan dan saling mengingatkan. Dirinya turut mengapresiasi kolaborasi antara KPK dan DJP. “Kami tegaskan kami tidak memberikan toleransi sekecil apapun korupsi di DJP,” pungkasnya.
| Pewarta: Mohamad Ari Purnomo Aji |
| Kontributor Foto: Tim Dokumentasi P2 Humas dan KITSDA |
| Editor: Yacob Yahya |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 114 kali dilihat