Kanwil DJP Sumatera Utara II bersama Kemenekraf Edukasi Pelaku Ekonomi Kreatif di Simalungun

Sebanyak 50 pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Simalungun mengikuti kegiatan edukasi dan penguatan kapasitas yang diselenggarakan melalui kolaborasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara II bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) serta sejumlah instansi pemerintah daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Mess Pemprovsu Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin, Parapat, Kabupaten Simalungun (Selasa, 27/10/2026) ini, mengangkat tema Penguatan Kekayaan Intelektual melalui Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Rangka Aktivasi Creative Hub di Kabupaten Simalungun.

Kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman pelaku ekonomi kreatif mengenai perpajakan, perlindungan kekayaan intelektual, serta pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Sumatera Utara II, Jendri Sunandar Saragih, menjadi salah satu narasumber dengan menyampaikan materi mengenai kewajiban perpajakan dan fasilitas PPh Final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam pemaparannya, Jendri menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM memperoleh fasilitas berupa tidak dikenainya PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Selain itu, dijelaskan pula ketentuan penggunaan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perpajakan.

Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan perpajakan merupakan bagian penting dalam membangun usaha yang sehat dan berkelanjutan. Pelaku ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya berfokus pada pengembangan produk dan pemasaran, tetapi juga memahami hak serta kewajiban perpajakannya.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong pelaku ekonomi kreatif agar semakin memahami aspek perpajakan sejak awal menjalankan usaha. Dengan pemahaman yang baik, pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis secara lebih tertib dan memanfaatkan fasilitas perpajakan yang telah disediakan pemerintah,” jelas Jendri.

Peserta juga memperoleh edukasi mengenai administrasi perpajakan melalui Coretax DJP, termasuk pemanfaatan layanan administrasi perpajakan secara elektronik. Materi ini membantu pelaku usaha beradaptasi dengan transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan.

Selain aspek perpajakan, materi mengenai perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Kekayaan intelektual, seperti merek produk kopi, hak cipta motif ulos, dan berbagai karya kreatif lainnya, merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi serta perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Sinergi antar lembaga ini tidak berhenti pada kegiatan edukasi, tetapi berlanjut dalam bentuk pendampingan dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

Kanwil DJP Sumatera Utara II berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat, termasuk pelaku ekonomi kreatif. Pertumbuhan usaha yang sehat dan kepatuhan perpajakan merupakan dua hal yang dapat berjalan beriringan dalam mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi nasional.

Dalam giat ini, turut hadir narasumber dari berbagai instansi, seperti Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Hukum, Dinas Perindustrian Kabupaten Simalungun, serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Kabupaten Simalungun.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.