Kanwil DJP Jabar I Ikuti Roadshow Hakordia 2022

Kanwil DJP Jabar I bersama instansi pemerintah lainnya di wilayah provinsi Jawa Barat berpartisipasi dalam Pameran Pelayanan Publik yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Sate Bandung (Senin, 5/12). 

Acara yang digelar hingga Selasa (6/12) ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022. 

Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Jawa Barat I Sintayawati Wisnigraha mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini salah satunya dengan mendigitalisasi proses layanan di DJP. "Kami menyebutnya click, call, counter atau 3C," ungkapnya. 

Dengan program 3C ini, akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan DJP. "Kami ingin wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak. Ketemunya kalau terpaksa. Kalau melalui website (click) tidak bisa, call center tidak bisa, barulah wajib pajak diberikan kesempatan untuk datang ke kantor pajak (counter),” ucapnya. 

Sintayawati menuturkan, perubahan tersebut termasuk dalam program Reformasi Perpajakan. "Tujuan reformasi perpajakan ini   ujung-ujungnya memang untuk penerimaan perpajakan. Kita tahu penerimaan pajak menjadi tulang punggung APBN. Namun, jangan pula dilupakan, akuntabilitas pengelolaan uang pajak juga menjadi kunci ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak," imbuhnya. 

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah II Yudhiawan Wibisono mengatakan, kegiatan Road To Hakordia 2022 ini bertujuan untuk mendorong peningkatan layanan publik yang bebas dari korupsi.

Yudhiawan menuturkan, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi keterlibatan dan kolaborasi semua pihak sangat penting. 

Menurutnya, KPK dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pelayan Publik yang Bebas dari Korupsi. 

"Kami mengharapkan sikap anti korupsi tidak hanya hadir pada saat peringatan Hakordia, tetapi bisa mengakar daging di masyarakat sehingga pencegahan tindak pidana korupsi bisa dilakukan sedini mungkin," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Yudhiawan menuturkan, kegiatan yang digelar melalui Road to Hakordia ini menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

“Pada Tahun 2022, pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik. Secara nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menempati peringkat ke-16 dengan indeks 95,” ungkap Yudhiawan dalam konperensi pers di Bandung (Senin, 5/12). 

Meski capaian aksi telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemprov Jawa Barat, KPK terus mendorong implementasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas yang memiliki fokus pada delapan area intervensi yang lebih dikenal dengan Monitoring Center for Prevention (MCP). 

Area intervensi tersebut terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, penguatan APIP, optimalisasi pendapatan, pengamanan aset, dan pengelolaan keuangan desa.

Adapun rangkaian Road to Hakordia 2022 di Kota Bandung diisi dengan beberapa kegiatan antara lain  seminar optimalisasi pendapatan daerah, sosialisasi edukasi pelajar antikorupsi, diskusi publik persyaratan dasar dalam perizinan berusaha, workshop Survei Penilaian Integritas (SPI), sosialisasi tata kelola BUMD, festival pelayanan publik dan diskusi media.