Kantor Pajak Jambi Pelayangan Sosialisasi Pemotongan Pajak ke Anggota DPRD Batang Hari

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan hadir di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari untuk menggelar sosialisasi penting terkait pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada pimpinan dan anggota DPRD setempat (Selasa, 6/8).

Kepala KPP Pratama Jambi Pelayangan, Subandiyono, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berinteraksi langsung dengan para wakil rakyat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang sangat krusial dalam pembiayaan pembangunan nasional, termasuk dana alokasi untuk daerah dan desa. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di lingkungan DPRD dianggap strategis demi terciptanya tata kelola fiskal yang transparan dan akuntabel.

Mendukung hal tersebut, Subandiyono menyambut positif rencana Inspektur Daerah Batang Hari yang akan menggelar prarekonsiliasi penyetoran pajak pusat pada Oktober 2025. Langkah ini diharapkan mampu mendeteksi potensi selisih penyetoran pajak lebih awal, sehingga risiko administrasi dapat diminimalisasi.

Tidak hanya itu, komitmen KPP Pratama juga tercermin dari kesiapan memberikan pendampingan perpajakan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Batang Hari agar memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu dan benar.

Pada sesi inti sosialisasi, Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Muara Bulian, Hidayat, menguraikan secara mendalam mekanisme pemotongan PPh Ppsal 21 dengan penerapan tarif efektif rata-rata (TER).

Materi disampaikan mulai dari dasar hukum, latar belakang TER, hingga simulasi perhitungan pajak yang relevan dengan penghasilan anggota DPRD, baik penghasilan tetap, tidak tetap, maupun penghasilan yang bukan objek pajak.

Sosialisasi yang interaktif ini turut diwarnai sesi tanya jawab yang memungkinkan para anggota DPRD memahami secara komprehensif kewajiban perpajakan mereka, sekaligus menjalin sinergi yang kuat antara KPP Pratama, KP2KP Muara Bulian, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Dengan peningkatan pengetahuan dan koordinasi ini, KPP Pratama Jambi Pelayangan berharap kepatuhan perpajakan di Kabupaten Batang Hari semakin optimal, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan akuntabel.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.