Gandeng BPKAD dan Diskominfos Provinsi Bali, KPP Denpasar Timur Gelar Sosialisasi Perpajakan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman para bendahara dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, KPP Pratama Denpasar Timur menggelar sosialisasi perpajakan di Ruang Rapat Adyastha Utama Inspektorat Daerah Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Denpasar (Rabu, 3/12).  Kegiatan sosialisasi menggandeng Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali.

Acara dibuka oleh Ni Made Budi Setiawati, S.E. Ak, M.A.P selaku Kepala Bidang Perbendaharan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, BKPAD Provinsi Bali. “Bapak/Ibu Bendahara yang kami hormati, sosialisasi perpajakan ini diadakan dalam rangka menguji kertas kerja template Excel SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah kami susun bersama KPP Pratama Denpasar Timur dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital (PELITA) Diskominfos Provinsi Bali yang bertujuan menyeragamkan perhitungan PPh Pasal 21 dan mempermudah para Bapak/Ibu Bendahara dalam lapor SPT Masa PPh Pasal 21 melalui aplikasi Coretax DJP kedepannya.’’

Narasumber sosialisasi adalah Moch. Imam S., Account Representative KPP Pratama Denpasar Timur. Dimulai dengan penyampaian mekanisme pemotongan dan tarif PPh Pasal 21 bagi pegawai ASN dan Non-ASN serta alur pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada aplikasi Coretax DJP. Kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung oleh seluruh peserta dalam membuat bukti potong PPh Pasal 21 pada template file XML dengan menginput data berdasarkan kertas kerja Excel yang telah dibuat secara seragam pada aplikasi gaji Single Sign On (SSO) Pemprov Bali.

“Bapak/Ibu kini tidak perlu pusing lagi dalam melaporkan PPh Pasal 21 karena sebelumnya Bapak/Ibu masih menghitung sendiri PPh Pasal 21 tiap pegawai yang masih terdapat potensi salah hitung. Kini melalui kertas kerja template Excel pada aplikasi gaji SSO, telah tersedia rincian penghasilan dan PPh terutang secara sistem. Bapak/Ibu cukup menyalin data dari template Excel pada aplikasi Gaji SSO ke template XML Coretax,” ujar Imam.

Imam juga menyampaikan kepada seluruh peserta bahwa saat ini KPP Pratama Denpasar Timur sedang dalam tahap Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sehinga memerlukan dukungan dari para stakeholder. Kegiatan diakhiri penutup dari Kepala Bidang Perbendaharan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah, BKPAD Provinsi Bali.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.