Asistensi Pajak di BPJS Kendari, 31 Pegawai Aktivasi Coretax dan Lapor SPT

Sistem jaminan sosial menjadi salah satu pilar penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan pelayanan publik. Di Sulawesi Tenggara, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tercatat berkontribusi sekitar 7,18% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dengan pertumbuhan sekitar 4,30% (year-on-year). Sementara itu, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga mencatat pertumbuhan sekitar 6,04%, seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Di balik keberlanjutan program jaminan sosial tersebut, penerimaan pajak memegang peran penting sebagai sumber pembiayaan negara. Dari setiap Rp1 juta pajak yang dibayarkan masyarakat, sekitar Rp129.500 dialokasikan untuk perlindungan sosial dan Rp72.000 untuk sektor kesehatan, termasuk mendukung berbagai program layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat.

Sejalan dengan upaya memperkuat tertib administrasi perpajakan di lingkungan instansi penyelenggara layanan publik, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari melakukan kunjungan asistensi ke kantor BPJS Cabang Kota Kendari. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data , Dafid Firmansyah Effendi, bersama tim, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rinaldi Wibisono (05/03).

Dalam kegiatan tersebut, tim KPP Pratama Kendari memberikan asistensi kepada unit keuangan BPJS Kendari terkait penerbitan bukti potong A1 bagi pegawai. Berdasarkan data bukti potong A1 yang telah diunggah melalui sistem Coretax, jumlah pegawai di lingkungan BPJS Kendari diperkirakan mencapai 53 pegawai tetap dan 17 pegawai tidak tetap. Selain itu, 31 pegawai BPJS Kendari turut memanfaatkan layanan asistensi aktivasi akun Coretax dan pelaporan SPT Tahunan yang difasilitasi oleh tim KPP Pratama Kendari secara luring, diikuti dengan 28 pegawai lainnya yang mengikuti secara daring.

Dafid menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara otoritas pajak dan instansi pemerintah. “Melalui asistensi ini kami ingin memastikan proses penerbitan bukti potong A2 berjalan dengan benar sekaligus memudahkan pegawai dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan,” ujarnya.

Sementara itu, Rinaldi menyampaikan bahwa koordinasi dengan KPP Pratama Kendari memberikan kepastian dalam pengelolaan administrasi perpajakan di lingkungan BPJS. “Kami mengapresiasi pendampingan dari KPP Pratama Kendari. Sinergi ini membantu kami memastikan administrasi perpajakan berjalan tertib sekaligus memudahkan pegawai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari dan BPJS Kesehatan Cabang Kendari diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan aparatur negara. Sinergi tersebut tidak hanya mendukung tata kelola administrasi perpajakan yang lebih baik, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembiayaan program perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi masyarakat.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.