Oleh: Latif Margono, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan (PMK-44/2026) semakin menahbiskan lahirnya era inklusivitas dalam penunjukan kuasa wajib pajak. Pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga negara yang ingin menjadi kuasa wajib pajak. Buktinya, kategori kuasa diperluas dari dua menjadi tiga: konsultan pajak, keluarga, dan pihak lain.

Dari ketiga kategori tersebut, pihak lain menjadi simbol penting dari era PMK-44/2026. Kuasa wajib pajak tidak lagi dibatasi berdasarkan pekerjaan tertentu. Tidak ada lagi kesan bahwa kuasa wajib pajak identik dengan konsultan pajak. Profesi lainnya pun berkesempatan menjadi pilihan utama sebagai kuasa wajib pajak. Namun, keterbukaan akses bagi pihak lain untuk menjadi kuasa bukan berarti tanpa syarat. Kesempatan itu perlu disandingkan dengan jaminan kompetensi demi melindungi hak wajib pajak.

Lantas, siapa yang dimaksud dengan pihak lain, serta tahapan yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa wajib pajak?

Siapa yang Dimaksud “Pihak Lain”?

Kalau ada orang yang bisa ditunjuk sebagai kuasa selain konsultan  pajak dan keluarga, ia adalah pihak lain. Berbeda dengan konsultan pajak, ia tidak harus menjadi anggota asosiasi profesi tertentu. Bahkan, ia bisa berpraktik secara perorangan tanpa mendirikan sebuah kantor.

Di sisi lain, perbedaan kontras antara pihak lain dan keluarga terlihat pada persyaratan kompetensi. Tanpa kualifikasi kompetensi tertentu, seseorang dapat mewakili keluarganya dalam mengurus perpajakan. Sebaliknya, kompetensi merupakan “tiket utama” bagi pihak lain untuk bertindak sebagai kuasa. Dengan kata lain, seseorang tetap dapat menjadi kuasa wajib pajak meskipun bukan konsultan pajak atau keluarga. Dengan catatan, pihak tersebut wajib memiliki kompetensi perpajakan tertentu.

Lebih dari itu, lahirnya pihak lain dalam semesta kuasa menjawab persoalan kekosongan hukum selama ini. Sebelumnya, ruang kosong antara konsultan pajak dan karyawan diisi oleh praktik kuasa tanpa standardisasi. Akibatnya, perlindungan hak wajib pajak dan kualitas layanan perpajakan  dikesampingkan. Kini, pemerintah menciptakan kepastian hukum dalam bentuk pihak lain dengan pagar kompetensi.

Inklusif, tetapi Tetap Kompeten

Bagian yang harus kita cetak tebal dalam konteks kuasa pajak jalur pihak lain adalah kompetensi. Kompetensi merupakan harga mahal bagi pihak lain untuk menjadi kuasa. Apa pun latar belakangnya, ia harus membuktikan kemampuan dalam memahami regulasi dan aplikasi perpajakan. 

Lebih dari itu, kompetensi bukan sekadar pelengkap administratif seorang kuasa, melainkan modal utama kepercayaan. Wajib pajak tentu tidak sembarangan dalam memilih wakilnya untuk menangani persoalan perpajakan. Oleh karena itu, kompetensi menjadi salah satu atribut utama yang membangun kredibilitas seorang kuasa pajak.

Melalui PMK-44/2026, pembuktian kompetensi tidak cukup berdasarkan pengakuan lisan atau kepemilikan ijazah. Kompetensi harus melalui mekanisme pengujian hingga penerbitan surat keterangan kompetensi (SKK). Sertifikat tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi pihak lain. Setelah mengantongi SKT, pihak lain dapat berperan sebagai kuasa dengan sah.

Alur Memperoleh SKT

Langkah awal bagi pihak lain untuk memperoleh SKT adalah mengikuti uji kompetensi perpajakan (UKP). UKP diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) secara online melalui situs https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/. Meski diselenggarakan secara daring, penyelenggara akan mengawasi kegiatan ujian secara terpadu.

Hasil uji kompetensi menentukan apakah peserta memenuhi persyaratan kompetensi untuk menjadi pihak lain atau tidak. Jika dinyatakan lulus, BPPK akan menerbitkan SKK yang menjadi dasar penerbitan SKT. Apabila gagal, peserta masih bisa mengambil ujian ulang pada periode berikutnya.

Setelah memperoleh SKT, pihak lain perlu mendaftarkan surat tersebut melalui sistem Coretax agar dapat tercatat dalam bursa kuasa wajib pajak. Pihak lain yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan proses pendaftaran sesuai ketentuan dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak sesuai dengan tingkat kompetensi yang dimilikinya.

Pada akhirnya, kehadiran pihak lain membuka peluang lebar bagi masyarakat untuk menjadi kuasa wajib pajak. Namun, kesempatan tersebut tentunya diiringi dengan kompetensi dan tanggung jawab. Tujuannya agar kuasa tidak sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi wajib pajak.

Melalui PMK-44/2026, inklusivitas dan kompetensi menjadi dua hal yang saling melengkapi. Memperoleh SKT bukan hanya tentang memenuhi persyaratan, melainkan juga tentang langkah awal untuk membangun kepercayaan.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.