Oleh: Yessi Juliana Br Sinaga, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Film Empat Musim Pertiwi baru saja tayang, mengajak penonton mengikuti perjalanan seorang perempuan dalam menghadapi masa lalu dan mencari kesempatan untuk memulai kembali. Kisah tersebut menunjukkan bahwa memahami suatu persoalan membutuhkan kesediaan untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang. Hal serupa juga dapat kita lakukan ketika memahami kebijakan perpajakan di tengah perkembangan ekonomi digital, khususnya ketika perubahan cara bertransaksi turut membawa pembaruan dalam administrasi perpajakan. 

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK-37/2025), pemerintah menunjuk marketplace tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Kebijakan ini telah resmi dilaksanakan sejak 1 Oktober 2026. Untuk memahami penerapannya secara lebih utuh, mari kita lihat empat sisi pajak marketplace: pedagang, konsumen, marketplace, dan negara. 

Pedagang: Mekanisme Pemungutan Otomatis 

Bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace yang telah ditunjuk pemerintah sebagai pemungut PPh Pasal 22, mekanisme baru ini menerapkan pemungutan otomatis PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto. Adapun pemungutan PPh dikenakan terhadap nilai transaksi yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai gambaran, jika sebuah toko elektronik menjual powerbank seharga Rp200.000, sistem akan memotong PPh Pasal 22 sebesar Rp1.000 (0,5% dari Rp200.000). Bukti pemotongan pajak resmi akan disediakan oleh platform dan dapat langsung diunduh oleh pedagang untuk keperluan lampiran surat pemberitahuan tahunan. 

Pemerintah juga tetap memberikan keberpihakan bagi pelaku UMKM mikro. Pedagang orang pribadi dengan total omzet gabungan di bawah Rp500 juta dalam setahun berhak dibebaskan dari potongan ini. Syaratnya yaitu dengan menyampaikan surat pernyataan resmi mengenai status omzet melalui fitur regulasi seller yang tersedia di masing-masing platform. 

Konsumen: Transaksi Tetap Berjalan Instan 

Dari sisi pembeli, penting untuk dipahami bahwa PMK-37/2025 merupakan ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh pedagang (PPh), bukan pajak baru yang ditambahkan pada struktur pembayaran konsumen saat checkout. 

Dinamika harga di pasar digital pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetisi antarpenjual yang ketat. Oleh karena itu, kebijakan administrasi internal pedagang ini tidak mengubah prinsip bahwa harga produk akan tetap menyesuaikan dengan nilai pasar yang wajar dan kompetitif.

Namun, dari sisi pengalaman berbelanja, konsumen sama sekali tidak dibebani administrasi tambahan. Tidak ada kolom pajak baru di halaman pembayaran, dan transaksi tetap berjalan instan menggunakan metode pembayaran yang biasa digunakan. 

Marketplace: Menyediakan Bukti Pemungutan Pajak 

Marketplace yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli, memiliki peran sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dalam menjalankan tugas tersebut, platform bertanggung jawab memungut pajak dari pedagang yang memenuhi ketentuan, menyetorkannya ke kas negara, serta menyediakan bukti pemungutan pajak elektronik (e-Bupot) yang dapat digunakan pedagang untuk keperluan administrasi perpajakannya. 

Tantangan bagi marketplace adalah memastikan sistem teknologi yang diadopsi mampu memproses data identitas (nomor induk kependudukan/NIK atau nomor pokok wajib pajak/NPWP) jutaan penjual dengan aman. Platform juga wajib menyediakan fitur penyaringan dokumen yang ramah pengguna agar para pelaku UMKM dapat mengajukan hak pembebasan pajak dengan cepat dan tanpa kendala teknis. 

Negara: Memetakan Ekonomi Digital secara Akurat 

Bagi pemerintah, penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak merupakan langkah taktis untuk mengintegrasikan administrasi perpajakan ke dalam ekosistem digital yang sudah mapan. Data transaksi yang dihimpun melalui sistem ini membantu pemerintah dalam memetakan pertumbuhan ekonomi digital secara lebih akurat demi penyusunan kebijakan ekonomi nasional ke depan. Melalui sinkronisasi data yang transparan, negara dapat memastikan terciptanya iklim kompetisi yang sehat (level playing field) serta perlakuan yang adil antara pedagang online di marketplace dengan pedagang fisik konvensional. 

Keempat sudut pandang ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan di era digital bukan sekadar urusan pemungutan pajak oleh negara, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan usaha dan kepentingan berbagai pihak. Seperti pesan yang dapat dipetik dari film Empat Musim Pertiwi, kehidupan tidak selalu dapat dipahami dari satu sisi saja. Memahami sudut pandang orang lain menjadi bagian penting dalam melihat suatu persoalan secara lebih utuh. 

Begitu pula dalam perpajakan. Keadilan dapat terwujud ketika kewajiban diterapkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kondisi para pelaku usaha. Dengan dukungan sistem yang transparan dari marketplace serta pemahaman yang baik dari setiap pihak, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pedagang, kejelasan bagi konsumen, dan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. 

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.