Berkaca dari Kisah Odysseus, Perjalanan Menuju Kepatuhan Memang Penuh Perjuangan

Oleh: (Rizal Muhaimin), pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Belakangan ini, film The Odyssey viral dan menjadi perbincangan publik. Kisah klasik karya Homer mengisahkan perjalanan panjang Odysseus selama sepuluh tahun selepas Perang Troya untuk pulang ke tanah airnya, Ithaca. Dalam perjalanan tersebut, ia harus menghadapi berbagai rintangan, mulai dari badai dahsyat, raksasa, hingga godaan yang menguji keteguhan hatinya. 

Salah satu pesan yang masih relevan dari kisah petualangannya adalah bahwa keberanian bukan satu-satunya hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan besar. Adaptasi, ketekunan, dan keinginan untuk terus maju juga diperlukan.  

Perjalanan serupa juga dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti saat memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak bukan sesuatu yang didapatkan secara instan, melainkan memerlukan pemahaman, pembelajaran, dan konsistensi. Oleh karena itu, perjalanan menuju kepatuhan perpajakan dapat diibaratkan seperti perjalanan panjang Odysseus. Meskipun dipenuhi berbagai tantangan, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mewujudkan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Perjalanan Wajib Pajak Dimulai dari Pemahaman

Perjalanan seorang wajib pajak sebenarnya dimulai jauh sebelum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Saat seseorang mulai memperoleh pekerjaan, mendirikan usaha, atau menjalankan profesi tertentu, ia memasuki fase baru, yaitu memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pada tahap inilah, pemahaman mengenai perpajakan menjadi sangat penting. Pemahaman tersebut dimulai dari mengetahui kapan harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), memahami jenis pengenaan pajak yang berlaku, menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran pajak terutang, sampai dengan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas.

Tahapan ini mungkin terlihat mudah bagi sebagian orang. Namun, bagi mereka yang baru mengenal dunia perpajakan, perjalanan ini sering kali dipenuhi pertanyaan, tantangan, dan kesulitan. Tanpa edukasi perpajakan yang memadai, peraturan yang terus berkembang, pemanfaatan layanan digital, dan perubahan dalam administrasi perpajakan, kebingungan dapat ditimbulkan karenanya.

Transformasi digital yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sebuah keharusan agar administrasi perpajakan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Digitalisasi layanan bertujuan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi, dan mewujudkan sistem administrasi perpajakan lebih modern dan terintegrasi.

Namun, sebagaimana setiap perubahan besar, proses adaptasi tentu membutuhkan waktu. Wajib pajak perlu waktu untuk belajar memahami cara kerja sistem baru, sementara otoritas pajak juga terus melakukan penyempurnaan layanan berdasarkan umpan balik masyarakat.

Dalam kisah The Odyssey, Odysseus tidak hanya menghadapi badai yang berasal dari alam, tetapi juga menghadapi godaan yang bisa membuatnya kehilangan arah. Analogi tersebut mengingatkan kita bahwa dalam dunia nyata, tantangan tersebut tidak selalu datang dari kerumitan aturan, tetapi juga dari kecenderungan untuk menunda, mengabaikan, atau menganggap remeh kewajiban perpajakan.

Padahal, kepatuhan pajak bukan hanya berarti memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga mencerminkan keikutsertaan dalam pembangunan bangsa. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial. Jika masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, mereka sesungguhnya berkontribusi besar pada kemajuan negeri.

Edukasi Perpajakan sebagai Kompas Perjalanan

Perjalanan menuju kepatuhan tentu tidak selalu harus ditempuh secara mandiri. Dalam kisah The Odyssey, banyak pihak yang membantu Odysseus melewati berbagai rintangan. Begitu pula dalam dunia perpajakan. Masyarakat dapat menggunakan berbagai saluran edukasi dan layanan perpajakan yang telah disediakan oleh DJP, seperti kelas pajak, kegiatan penyuluhan, layanan konsultasi, pusat layanan informasi perpajakan, serta berbagai kanal digital lainnya. Kehadiran layanan tersebut menunjukkan bahwa edukasi perpajakan adalah komponen penting dalam membangun kepatuhan sukarela.

Sebaliknya, wajib pajak memiliki tanggung jawab penting untuk terus meningkatkan pemahaman tentang perpajakan. Dengan semakin mudahnya akses terhadap informasi melalui berbagai media, wajib pajak dapat menjadikannya sebagai sarana pembelajaran untuk memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, semakin besar pula peluang mewujudkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Membangun Kepatuhan Sukarela

Kepatuhan berkelanjutan inilah yang membentuk fondasi penting dalam sistem perpajakan modern. Pembayaran pajak tepat waktu bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan kepatuhan, melainkan juga kesadaran diri untuk selalu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar tanpa harus didorong oleh otoritas pajak melalui mekanisme pengawasan atau pemeriksaan. Ketika wajib pajak dan otoritas perpajakan bekerja sama dengan baik, maka tentu kesadaran perpajakan akan meningkat.  

Pada akhirnya, perjalanan Odysseus memberikan pelajaran bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa cepat seseorang dalam menggapai tujuannya, melainkan oleh kemampuannya dalam bertahan dan beradaptasi saat menghadapi rintangan. Hal yang sama juga berlaku dalam dunia perpajakan. Regulasi, kemajuan teknologi, dan kondisi ekonomi akan terus berubah. Namun, jalan menuju kepatuhan akan selalu terbuka selama wajib pajak memiliki kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi.

Membangun budaya kepatuhan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan partisipasi semua pihak. Masyarakat diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran dan partisipasinya, sementara pemerintah terus berusaha meningkatkan pelayanan prima. Ketika kedua belah pihak bekerja sama, tujuan akhirnya bukan hanya mewujudkan administrasi perpajakan yang modern, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.