Frequently Asked Questions

Penataan Ulang Organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Penghentian Penyidikan Pasal 44B
Penanganan Kode Error E-Form
Penanganan Kode Error e-Filing
Prepopulated Pajak Masukan dan SPT Masa PPN pada Aplikasi e-Faktur
Panduan Penggunaan Aplikasi e-objection
Panduan Penanganan Kode Error Layanan Online
84. Laporan Pasca Amnesti Pajak
Pemeriksaan Bukti Permulaan
86. Rasio Pajak (Tax Ratio) dari Masa ke Masa
85. Peraturan Pemerintah Pajak Penghasilan UMKM
83. Terkait Penetapan Status Suspend, Klarifikasi dan Tindak Lanjut Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak
82. Bagaimana Pelaksanaan PP 36 TAHUN 2017?
Batasan File Upload SPT
Amnesti Pajak
40. Apabila Wajib Pajak hanya melakukan penyampaian/pembetulan atas suatu SPT Tahunan PPh saja dan mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai PMK-91/PMK.03/2015, apakah Wajib Pajak akan diperiksa atas masa?
39. Apakah Wajib Pajak dapat diperiksa setelah melakukan permohonan pembetulan atau penghapusan?
38. Dalam hal Wajib Pajak melakukan kesalahan berulang, bagaimana interpretasi khilaf, padahal diketahui bahwa Wajib Pajak sudah pernah diperiksa?
37. Apa batasan khilaf yang dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi?
36. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1) a UU KUP, dengan keputusan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan sanksi. Bolehkan mengajukan sesuai PMK-91/PMK.03/2015?