Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2020 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PELAKU USAHA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    … hak dan/atau pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c …     a. PPh Pasal 21/26;       …

  2. Bendahara Unit Vertikal se-Kabupaten Pasaman Ikuti Sosialisasi TER

    … melakukan sosialisasi tentang perlakuan penghitungan PPh Pasal 21 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman. Kegiatan … "Dilaksanakannya sosialisasi Perlakuan Perhitungan PPh Pasal 21 mengacu pada PMK 168/2023 dan PER-5/PJ/2024 dan …

  3. Aspek Pajak Profesi Pawang Hujan

    … diketahui bahwa pawang hujan tersebut dipekerjakan selama 21 hari dan menerima bayaran atas jasa kegiatan yang telah … pihak pemberi kerja wajib memotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Jasa pawang hujan tergolong … baiknya kita kenali terlebih dahulu apa yang menjadi objek PPh Pasal 21. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, …

    sikka_944470876 - 01/11/2023 - 03:12

  4. Distransnaker Kunjungi Pajak Singkil, Konsultasi Pembuatan e-Bupot melalui Coretax DJP

    … terkait pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada sistem Coretax DJP dan juga pengisian Formulir 1721 … karena terdapat kendala dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 melalui sistem Coretax DJP serta …

  5. Triwulan I, APBN Jawa Barat Catatkan Surplus Rp3,11 Triliun

    … Surplus Rp3,11 Triliun Bandung, 21 Maret 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa … Di sisi yang lain terdapat kontraksi pada penerimaan pajak PPh Psl 21 dan PBB (P3) karena adanya perpindahan pencatatan … Tax Office (LTO) dan KPP Wajib Pajak Khusus. Penurunan PPh 21 juga dikontribusi karena tidak berulangnya pembayaran …

  6. Pajak Madya Jakarta Barat Sosialisasi PP 58/2023 dan PMK 168/2023

    … Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau … kerja) dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif tabel efektif. … 2023 yakni simplifikasi cara penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif untuk …

  7. Pajak Bali Sosialisasikan TER Kepada DPRD Provinsi Bali

    … Efektif Rata-Rata (TER) pada Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Penghasilan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat … menyampaikan paparan singkat tentang aturan dan ketentuan PPh Pasal 21 serta simulasi penghitungan PPh Pasal 21 sesuai …

  8. Wakil Ketua DPRD Jateng Ajak Anggotanya Laksanakan Aturan Pajak

    … melaksanakan aturan yang berlaku (pelaksanaan pemotongan PPh 21 bagi anggota DPRD). Hal tersebut ia sampaikan pada … untuk tidak berdebat. “Terkait pelaksanaan pemotongan PPh 21 bagi anggota DPRD, saya kira kita cukup mencermati …

  9. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

    … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam …     21. Nomor Transaksi Penerimaan …

  10. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

    … kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … Tag Peraturan 2001-PPh Umum 2000-Semua PPh