Search for pph 21

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Baru

    … P ajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 PPh Pasal 25 berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak … PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud …

    sikka_060085852 - 12/28/2022 - 17:11

  2. Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi Jambi Periode November 2024 Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi

    … 2024 dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 yang  menyebabkan pemberlakuan tarif efektif PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2024 dan kenaikan PPh Final …

  3. Pajak Bintan Edukasi Bendahara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

    … melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 baik bagi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun … instansi pemerintah melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan benar, khususnya atas penghasilan …

  4. Desainer

    … Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PPh). Undang-Undang Nomor 8 Tahun … Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan … Penghasilan dalam negeri yang dikenakan PPh yang bersifat final, misalnya penghasilan dari sewa …

  5. Sosialisasi E-Bupot Unifikasi, KPP Cilacap Kunjungi PPS Cilacap

    … Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang berlaku sejak … untuk menerbitkan bukti pemotongan dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 21/26. KPP Pratama Cilacap … menjelaskan bahwa pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 apabila penghasilan karyawan sudah mencapai …

  6. Kanwil DJP Jateng II Menyelenggarakan Penyuluhan TER kepada BUMD

    … di wilayah Jawa Tengah II, mengenai tata cara pemotongan PPh 21 atas penghasilan karyawan dengan menggunakan Tarif … 2023 merupakan aturan baru yang mengatur tentang pemotongan PPh 21 dengan menggunakan TER. TER merupakan tarif pajak …

  7. Bendahara Pemkab Luwu Utara Antusias Ikuti Bimtek Perpajakan

    …  menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Bukti Potong PPh 21 di Kabupaten Luwu Utara  (Rabu, 23/01) . … tertib administrasi dan menyampaikan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tepat waktu dan menerbitkan bukti pemotongan …

  8. NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 NOVEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 20 NOVEMBER 2012

    … Keputusan Menteri Keuangan 21/KM.11/2012 Tanggal Peraturan … MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 21/KM.11/2012 T E N T A N G NILAI KURS … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  9. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2020 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PELAKU USAHA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    … hak dan/atau pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c …     a. PPh Pasal 21/26;       …

  10. PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006

    … ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006 Peraturan Menteri … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2008-PPh Pasal 25 2000-Semua PPh …