Search for pph 21

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Keterangan Tertulis Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Sehubungan Dengan Implementasi Coretax DJP

    … diberikan atas: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) selain yang terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal …

  2. Sambangi Organisasi Internasional, Pajak Badora Sosialisasikan Tarif Efektif Rata-Rata

    … USAID-EPIC untuk menyosialisasikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Pemadanan Nomor Induk … substansi, tujuan, dan sasaran diterbitkannya ketentuan PPh Pasal 21 TER yang langsung disambung dengan paparan …

  3. Pajak Ende Sosialisaikan PPh TER ke Kabupaten Nagekeo

    Pajak Ende Sosialisaikan PPh TER ke Kabupaten Nagekeo … hanya sebuah penyederhanaan penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Penyuluh Pajak Kantor …

  4. Live Instagram, Pajak Bojonagara Bahas Bukti Potong PPh

    Live Instagram, Pajak Bojonagara Bahas Bukti Potong PPh … Bojonagara) dengan tema Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Jalan Prof. Dr. Sutami No. 2 Sarijadi, Kecamatan …

  5. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH

    … Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 21 ayat (8) dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 … Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam …

  6. REVISI DISTRIBUSI PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN PPH NON MIGAS, PPN & PPNBM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2009

    REVISI DISTRIBUSI PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN PPH NON MIGAS, PPN & PPNBM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN … REVISI DISTRIBUSI PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN PPH NON MIGAS, PPN & PPNBM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN …   4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan …

  7. Pemerintah Terbitkan Aturan Insentif PPh Karyawan

    Pemerintah Terbitkan Aturan Insentif PPh Karyawan Jakarta, 17 Februari … (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah … furnitur, kulit, dan barang dari kulit mendapat insentif PPh 21 DTP mulai masa pajak Januari 2025 atau masa pajak …

  8. Tingkatkan Kepatuhan, KP2KP Purwodadi Laksanakan Pendampingan Pelaporan SPT Masa

    … Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Desember 2022 yang jatuh tempo pada 20 Januari 2023 … dimulai dengan penjelasan tentang kewajiban pelaporan SPT PPh Pasal 21 Masa Desember 2022. "Pasal 10 …

  9. 1721-A1 Lebih Potong, Bagaimana Dampaknya pada Pelaporan PPh Orang Pribadi?

    … Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau … SPT ) Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 untuk Masa … pada 1721-A1 tahun 2024 sangat mungkin terjadi, mengingat PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja pada suatu …

    sikka_958630817 - 01/02/2025 - 18:55

  10. Pajak Batam Utara Terangkan Skema Pemotongan PPh Pasal 21TER

    Pajak Batam Utara Terangkan Skema Pemotongan PPh Pasal 21TER … daring membahas skema penghitungan baru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Kota Batam, …