Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Imbauan Pengajuan Kembali Permohonan dan/atau Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif Pajak PMK Nomor 9/PMK.03/2021

    … kerja atau Wajib Pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai masa pajak Januari 2021 , diberikan …

  2. Musisi

    … Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PPh) Peraturan Pemerintah No. 55 … Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan … Pasal 1 UU PPh menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap …

  3. Surat Keterangan Bebas

    … Surat Keterangan Bebas - PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23 ( untuh ) Layanan …

  4. Giat Edukasi PPh 2, Sekretariat DPRD Lampung: "TER Memudahkan"

    Giat Edukasi PPh 2, Sekretariat DPRD Lampung: "TER Memudahkan" … Provinsi Lampung Delsy dalam edukasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Kota Bandar …

  5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.03/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH

    … Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 21 ayat (8) dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam …

  6. Sampaikan Testimoni Insentif Pajak, WP Jombang: “Terima Kasih DJP”

    … testimoni pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam video berdurasi satu menit. … Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas pemberian insentif PPh Pasal 21 bagi para karyawan/pegawai sebagai bagian dari …

  7. PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

    PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN … Asing Satu;     21. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Dua; …

  8. INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

    … Tanggal Peraturan 21-01-2022 … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam …

  9. Penghitungan PPh Pasal 21: Jangan Sampai TER-Koreksi

    … Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau … kali pertama di tahun 2024. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terbaru akan menggunakan tiga  kategori dan … jika dibandingkan dengan jenis pajak penghasilan lainnya. PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang memiliki banyak …

    sikka_830060384 - 02/12/2024 - 20:53

  10. PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 1001-KUP Umum 2001-PPh Umum 2005-PPh Pasal 21 2000-Semua PPh