Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG …

  2. PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.: 457/KMK.012/1984 TANGGAL 21 MEI 1984

    … 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.: 457/KMK.012/1984 TANGGAL 21 MEI 1984 Keputusan Menteri Keuangan … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  3. RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.012/1984 TANGGAL 21 MEI 1984 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

    … KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.012/1984 TANGGAL 21 MEI 1984 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  4. Anggota DPRD Kaltara Pahami Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

    … DPRD Kaltara Pahami Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 … melaksanakan sosialisasi pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat … Pratama Tanjung Redeb akan Menjelaskan skema pemotongan PPh 21 atas penghasilan anggota DPRD agar Bapak/Ibu …

  5. PT Trubaindo Coal Mining Pahami Pajak Penghasilan Pasal 21

    PT Trubaindo Coal Mining Pahami Pajak Penghasilan Pasal 21 … Kegiatan sosialisasi Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 kali ini dihadiri oleh 25 … materi terkait p erhitungan PPh Pasal 21, pemadananan Nomor Induk …

  6. Disdikbud Kapuas Hulu Dalami Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

    … Kapuas Hulu Dalami Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 … terkait administrasi perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan aplikasi Coretax DJP.   … dengan implementasi Coretax DJP, untuk pembayaran PPh Pasal 21, Instansi Pemerintah wajib untuk membuat bukti …

  7. KPP Balikpapan Timur Kupas Tuntas TER Pajak Penghasilan 21

    KPP Balikpapan Timur Kupas Tuntas TER Pajak Penghasilan 21 … dengan mempermudah perhitungan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang perhitungannya terbilang cukup … Online dan laman pajak.go.id untuk mempermudah perhitungan PPh Pasal 21 sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membawa …

  8. Transformasi Substansi Hukum Pajak Tahun 2024 melalui Tarif Efektif Pajak Penghasilan

    … dalam ranah perpajakan, terutama pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Terobosan ini tidak sekadar mencakup penyesuaian tarif … kewajiban perpajakan. Langkah ini mencakup pemotongan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil …

    sikka_830351166 - 01/03/2024 - 17:02

  9. Melalui Siniar, DJP Banten Siarkan Edukasi Pajak Penghasilan 21 DTP

    … Siniar, DJP Banten Siarkan Edukasi Pajak Penghasilan 21 DTP Kantor … (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung … dari kulit. “Pemberi kerja wajib menyalurkan insentif PPh Pasal 21 DTP secara tunai kepada pegawai dan melaporkan …

  10. Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan

    … dokumen elektronik. Ketentuan Khusus SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen …