Search for pph 21

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. KPP Pratama Pandeglang: Semakin Paham Coretax DJP, Pelaporan Pajak Jadi Lebih Mudah

    … Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi, serta SPT Tahunan Orang Pribadi melalui … teknis dan asistensi langsung pelaporan SPT Masa PPN dan PPh Unifikasi, termasuk pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi. Para peserta dipandu secara langsung …

  2. PPAT - Bapenda - BPN - KPP Pratama Lamongan Bahas PER-18/PJ/2017

    … PER-26/PJ/2018 dan diskusi Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. … persepsi tentang bagaimana dasar penghitungan pengenaan PPh atas balik nama tanah. Wajib pajak inginnya urusan … pengajuan SKB tersebut sesuai dengan PER - 21/PJ/2014. Persyaratan ini selanjutnya disampaikan PPAT …

  3. Gandeng Apindo, Jateng II Sosialisasikan PPS 

    … berpartisipasi dalam program ini. Sampai hari ini tanggal 21 April 2022, PPS di Kanwil DJP Jawa Tengah II telah diikuti oleh 1.431 wajib pajak dengan jumlah total PPh (Pajak Penghasilan) sebesar Rp164,64 miliar dan nilai … yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.  Ia mengatakan …

  4. Tim Penyuluh KPP Majalaya Ajak Bendahara Pahami Kemudahan e-Bupot

    … pelaporan bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Bendaharawan … proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPh Pasal 22, 23, 15, hingga Pasal 4 ayat 2, serta … Instansi Pemerintah cukup menggunakan e-Bupot PPh Pasal 21 dan e-Bupot Unifikasi saja untuk memenuhi kewajiban …

  5. TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    … Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak …   a. Pajak Penghasilan (PPh) Badan,       … c. Pemotongan dan Pemungutan PPh akibat dari transaksi yang dilakukan kantor pusat dan …

  6. Kolaborasi Dengan Disdikpora, KP2KP Fakfak Sosialisasikan Pajak Dana BOSP

    … kewajiban untuk mendaftar NPWP, kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), serta …

  7. Pajak Bengkulu Dua Berikan Edukasi Kewajiban Perpajakan Bendahara Satker

    … adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Lalu saat belanja barang, pajak yang dapat terutang adalah PPN dan PPh Pasal 22. Sedangkan saat membayarkan gaji atau upah, terutang PPh Pasal 21," tutur Rio.  Rio juga menambahkan …

  8. Optimis! APBN di Jawa Barat Tetap Solid di Tengah Dinamika Ekonomi Global

    … sebesar Rp4,96 triliun. Total pendapatan Rp35,61 triliun (21,77 persen) dan total belanja Rp30,65 triliun (25,51 … yang tumbuh 226,51 persen atau senilai Rp28,44 miliar dan PPh Non MIgas yang tumbuh sebesar 10,43 persen, juga adanya … s.d. 31 Maret 2024 mencapai Rp 26,42 triliun. Jenis pajak PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 9,95 persen …

  9. Korea Selatan

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21 salaries, wages and other similar remuneration derived by …   Article 21 STUDENTS …       Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …

  10. Bukan Sekadar Pengampunan Pajak, PPS Adalah Kesempatan

    … Jakarta, 2 7 Desember 2021 – Pemerintah menetapkan PMK- 196 … yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta. … SPPH induk; Bukti pembayaran PPh Final ; Daftar rincian …