Search for pph 21

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Program PEN Berlanjut, Tiga Insentif Ini Akan Berakhir Tahun Ini

    … pengurangan program insentif pajak di tahun 2021, yakni PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22, dan diskon angsuran PPh Pasal 25. Khusus …

    sikka_830060384 - 01/11/2023 - 02:49

  2. Tim Penyuluh KPP Majalaya Ajak Bendahara Pahami Kemudahan e-Bupot

    … pelaporan bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Bendaharawan … proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPh Pasal 22, 23, 15, hingga Pasal 4 ayat 2, serta … Instansi Pemerintah cukup menggunakan e-Bupot PPh Pasal 21 dan e-Bupot Unifikasi saja untuk memenuhi kewajiban …

  3. Lewat Radio, KPP Atambua Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Insentif

    … membahas jenis pajak yang diberikan insentif mulai dari PPh Pasal 21 DTP, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, PPh Pasal 22 Impor dan PPh Final (UMKM) DTP. …

  4. Kolaborasi Dengan Disdikpora, KP2KP Fakfak Sosialisasikan Pajak Dana BOSP

    … kewajiban untuk mendaftar NPWP, kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), serta …

  5. PPAT - Bapenda - BPN - KPP Pratama Lamongan Bahas PER-18/PJ/2017

    … PER-26/PJ/2018 dan diskusi Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. … persepsi tentang bagaimana dasar penghitungan pengenaan PPh atas balik nama tanah. Wajib pajak inginnya urusan … pengajuan SKB tersebut sesuai dengan PER - 21/PJ/2014. Persyaratan ini selanjutnya disampaikan PPAT …

  6. Pajak Bengkulu Dua Berikan Edukasi Kewajiban Perpajakan Bendahara Satker

    … adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Lalu saat belanja barang, pajak yang dapat terutang adalah PPN dan PPh Pasal 22. Sedangkan saat membayarkan gaji atau upah, terutang PPh Pasal 21," tutur Rio.  Rio juga menambahkan …

  7. TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

    … pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23. … Keterangan Bebas untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 menggunakan formulir … Keterangan Bebas untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 impor menggunakan formulir sebagaimana dimaksud …

  8. Optimis! APBN di Jawa Barat Tetap Solid di Tengah Dinamika Ekonomi Global

    … sebesar Rp4,96 triliun. Total pendapatan Rp35,61 triliun (21,77 persen) dan total belanja Rp30,65 triliun (25,51 … yang tumbuh 226,51 persen atau senilai Rp28,44 miliar dan PPh Non MIgas yang tumbuh sebesar 10,43 persen, juga adanya … s.d. 31 Maret 2024 mencapai Rp 26,42 triliun. Jenis pajak PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 9,95 persen …

  9. Perbarui NPWP, Pemerintah Desa Saotengah Datang ke KP2KP Sinjai

    … instansi pemerintah desa yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai …

  10. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

    …       21. Orang asing yang berada di Indonesia dalam … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …