Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Penerimaan Pajak di Banten Hingga 31 Mei Menunjukkan Tren Positif

    … positif pada periode s.d 31 Mei  2024. PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, PPN Impor, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan positif. …

  2. Satpol PP Kabupaten Mojokerto Lapor SPT Lebih Awal

    … Pemkab Mojokerto, yaitu adanya Dana Bagi Hasil Pajak dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang …

  3. Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)

    … Pemerintah mempermudah proses permohonan fasilitas PPh tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) … yang ditentukan. Sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas PPh, Wajib Pajak harus melampirkan SKF Wajib Pajak dan/atau … SPT Pemotong Pajak dan terbatas pada jenis pajak PPh Pasal 21. Ke depannya, fitur prepopulated otomatis akan …

  4. Gandeng Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, DJP Bali Gencarkan Sosialisasi Insentif Pajak

    … adalah memberikan insentif pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam … Ada lima jenis insentif yang diberikan yaitu insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), insentif pembebasan dari …

  5. Pajak Cilegon Sosialisasikan PMK 168 Tahun 2023

    … bagi masyarakat (pegawai) karena penghitungan kewajiban PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 setahun menggunakan tarif yang sama dengan ketentuan yang … jelas Bangun. Cara penghitungan PPh setahun tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf …

  6. Inggris

    … to the benefits granted under paragraph (5) of Article 21 (as modified by paragraph 1 of Article 17 of the MLI), Article 19, Article 20, Article 21, Article 23, Article 24, and Article 26 of the Agreement. …     Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …

  7. PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU

    … luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 … luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  8. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN

    … Peraturan Dirjen Pajak PER-21/PJ/2014 Tanggal Peraturan … PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-21/PJ/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan …

  9. PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

    … Tanggal Peraturan 21-11-2013 … Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  10. Perusahaan di Pontianak Ikuti Sosialisasi Insentif Pajak

    … menyampaikan materi mengenai insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%. Aturan …