Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal …

  2. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL

    … INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL Keputusan Presiden …

  3. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA USAHA)

    … DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA USAHA) Keputusan Presiden …

  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2020

    Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2020 Pengecualian … atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Surat …

  5. Ditjen Pajak Tetapkan Badan/Lembaga Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan

    Ditjen Pajak Tetapkan Badan/Lembaga Sebagai Penerima Zakat atau … Jakarta 16 Desember 2011 – Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 20 Badan/Lembaga sebagai penerima … Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut diatur dalam Peraturan …

  6. Pemerintah Menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak

    Pemerintah Menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak Jakarta – Sesuai dengan Pasal … Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk …

  7. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

    … REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Keputusan Presiden …

  8. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

    … DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Keputusan Presiden …

  9. Live IG @pajakkarawang : UMKM Di Bawah 500 Juta, Ga Bayar Pajak?

    Live IG @pajakkarawang : UMKM Di Bawah 500 Juta, Ga Bayar Pajak? Halo   #KawanPajak , … Menengah (UMKM), pemerintah memberikan keringan pengenaan Pajak Penghasilan sampai dengan omzet 500 juta. Aturan ini …

  10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 …