Search for pajak penghasilan

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Menimbang Pajak Royalti

    … Oleh:  Ahmad Dahlan , Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Protes tentang pajak penulis yang disuarakan oleh Tere Liye (TL) beberpa … persoalan legal formal, sesuai aturan undang-undang bahwa penghasilan yang diterima penulis itu sebagai passive …

    Anonim (not verified) - 10/03/2017 - 18:15

  2. Gelar Wicara, Madya Semarang Jelaskan UU HPP Kluster PPh

    … Kantor Pelayanan Pajak Madya semarang (KPP Madya Semarang) kembali … pukul 16.00 waktu setempat tersebut menampilkan Penyuluh Pajak Agung Budi sebagai narasumber. … Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kluster pajak Penghasilan (PPh). “Ada beberapa …

  3. TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA Peraturan Dirjen Pajak … Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 …

  4. Ratusan Dokter di Jateng II Simak Edukasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

    … Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II menggelar edukasi … profesi dokter sehingga pelaporan dan pemenuhan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan tepat sesuai peraturan yang … edukasi perpajakan bagi dokter mengingat kompleksitas penghasilan yang diterima profesi ini. "Dokter memiliki …

  5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

    … ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI … SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI … terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat …

  6. TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 NOVEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 2025

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak Pertambahan Nilai …

  7. TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak Pertambahan Nilai …

  8. TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JULI 2025 SAMPAI DENGAN 31 JULI 2025

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak Pertambahan Nilai …

  9. PNS Tanya Bukti Potong, Penyuluh Pajak Bandar Lampung Beri Penjelasan

    PNS Tanya Bukti Potong, Penyuluh Pajak Bandar Lampung Beri Penjelasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandar Lampung melalui salah satu penyuluh … Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Final yang muncul pada aplikasi Coretax di …

  10. Karyawan Sektor Padat Karya Terima Insentif Pajak

    Karyawan Sektor Padat Karya Terima Insentif Pajak Para pekerja di bidang padat karya resmi mendapatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) dari pemerintah di tahun 2025. Hal ini …