Search for Pasal 17 ayat 2

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

    … 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 …   Pasal 1   … Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : …

  2. PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

    … bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 …   17. Dokumen Cukai CK-8 … Golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah …

  3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU PADA SEKTOR-SEKTOR TERTENTU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL DAN PEMULIHAN SEKTOR RIIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

    … dimaksud huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  4. TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

    … dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4 ) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang … Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia …

  5. PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

    … a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang … 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 …

  6. Kanwil DJP Jakarta Utara Serahkan Tersangka Faktur Pajak Fiktif

    … Pajak Fiktif Jakarta, 17 Maret 2021 – Penyidik Kantor Wilayah DJP … Wajib pajak diduga melanggar Pasal 39A ayat (1) huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang …

  7. Serba-Serbi TER PPh Pasal 21: Pajak Baru atau Formula Baru?

    … Wednesday, January 24, 2024 - 17:03 Oleh: Ni Luh Putu Karlina … Pemotongan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 … masa pajak terakhir (Desember) dan Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang masa …

    sikka_817931663 - 01/24/2024 - 17:03

  8. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

    … 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang …

  9. BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

    … pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang … 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara …

  10. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

    … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); MEMUTUSKAN:   …