Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung mengadakan Tax Gathering bertajuk “Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” di Auditorium Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung, pada Kamis (27/9).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung mengadakan Tax Gathering bertajuk “Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” di Auditorium Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung, pada Kamis (27/9).

Para undangan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Auditorium Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung.

Para undangan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Auditorium Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung.

Fungsional Pemeriksa Pajak Dicky Osika, sebagai pendamping, memberikan konsultasi kepada wajib pajak.

Fungsional Pemeriksa Pajak Dicky Osika, sebagai pendamping, memberikan konsultasi kepada wajib pajak.

Account Representative Aris Wibowo, sebagai pendamping, tengah memberikan penjelasan dalam hal perpajakan kepada wajib pajak.

Account Representative Aris Wibowo, sebagai pendamping, tengah memberikan penjelasan dalam hal perpajakan kepada wajib pajak.

Tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan atas survei yang akan dilakukan pada Kamis (27/9), di Auditorium Gedung Keuangan Negara (GKN).

Tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan atas survei yang akan dilakukan pada Kamis (27/9), di Auditorium Gedung Keuangan Negara (GKN).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung mengadakan Tax Gathering bertajuk “Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” di Auditorium Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung (Kamis, 27/9). Kegiatan ini dihadiri oleh 83 dari 110 perwakilan wajib pajak Badan (Pusat) yang diundang.

Tax Gathering kali ini merupakan tindak lanjut dari penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dengan mekanisme survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) dari Kemenpan-RB, yang dalam hal ini dibantu oleh Tim dari Badan Pusat Statistik (BPS). Survei dilakukan kepada 30 undangan terpilih. (SDH)