Lompat ke isi utama

Navigasi kedua

  • Profil
    • Overview
    • Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan
    • Tugas dan Fungsi
    • Logo DJP
    • Kode Etik dan Kode Perilaku
    • Struktur Organisasi
    • Daftar Pejabat
    • Unit Kerja
    • Hasil Survei
  • Peraturan
    • Peraturan
    • Kurs
    • Tarif Bunga
  • Unduh
    • Aplikasi Perpajakan
    • Formulir Perpajakan
  • Informasi Publik
    • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diinformasikan Secara Berkala
      • Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Dengan Serta Merta
      • Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
    • Anggaran dan Realisasi Keuangan
      • Rencana Kerja dan Anggaran
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
      • Realisasi Belanja
      • Laporan Keuangan DJP
    • Transparansi Kinerja Ditjen Pajak
      • Sasaran dan Rencana Strategis
      • Rencana Kerja Ditjen Pajak
      • Laporan Kinerja DJP
        • Laporan Kinerja Unit Kerja
      • Laporan Tahunan DJP
      • Realisasi Pendapatan Pajak
    • PPID
      • Profil PPID DJP
      • Regulasi Informasi Publik
      • Prosedur Permohonan
      • Laporan PPID
      • Statistik Akses Informasi Publik
      • Jalur dan Waktu Layanan
    • Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
    • Penyediaan Pembicara, Pembahas, atau Moderator pada Kegiatan
    • Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  • Internasional
    • APA & MAP
    • EOI
      • AEOI
        • CRS
        • CbCR
        • AEOI-WHT
        • FATCA
        • CARF
      • EOIR
      • SEOI
    • Tax Treaty
  • Tema
    • UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
    • Program Pengungkapan Sukarela
    • DJP Tanggap Covid-19
    • Pajak Digital
    • Infografis
    • Jurnal Pajak
    • Lapor Tahunan
    • Buku Elektronik
    • Kerja Sama dan Kemitraan
    • Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan
    • Penegakan Hukum
    • FAQ
    • Podcast Cermati
    • Podcast Pamorku
  • Reformasi Perpajakan
    • Reformasi Perpajakan DJP
    • Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) [Coretax]
  • Edukasi Pajak
    • Belajar Pajak

ID | EN

Porto

Main navigation

  • Beranda
  • Badan
  • Orang Pribadi
    • Karyawan
    • Melakukan Kegiatan Bebas
  • Instansi Pemerintah
  • Konsultan Pajak
  • PJAP

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN COLD ROLLED COIL (CRC) OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

  • Baca lebih lanjut tentang TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN COLD ROLLED COIL (CRC) OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
  • 12 kali dilihat

TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

  • Baca lebih lanjut tentang TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
  • 10 kali dilihat

KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

  • Baca lebih lanjut tentang KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
  • 19 kali dilihat

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
  • 18 kali dilihat

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

  • Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
  • 661 kali dilihat

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.04/2007 TENTANG REGISTRASI IMPORTIR

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.04/2007 TENTANG REGISTRASI IMPORTIR
  • 92 kali dilihat

TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

  • Baca lebih lanjut tentang TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
  • 23 kali dilihat

PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008

  • Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
  • 85 kali dilihat

PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008

  • Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008
  • 13 kali dilihat

PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI

  • Baca lebih lanjut tentang PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI
  • 22 kali dilihat

Pagination

  • First page « First
  • Halaman sebelumnya ‹ Previous
  • …
  • Page 280
  • Page 281
  • Page 282
  • Page 283
  • Halaman sekarang 284
  • Page 285
  • Page 286
  • Page 287
  • Page 288
  • …
  • Halaman berikutnya Next ›
  • Last page Last »
Berlangganan

Pajak Kita, Untuk Kita

  • PRANALA
  • Kementerian Keuangan
  • APBN Kita
  • Edukasi Pajak
  • Reformasi Perpajakan
  • Prasyarat
  • Hubungi Kami
  • Kritik & Saran
LogoKemenkeuDJP

    Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
    Telp: (+62) 21 - 525 0208


Ikuti Kami

@DitjenPajakRI
Pengaduan dan Live Chat
Situs Pajak

    Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Pajak.