6000-Semua Peraturan Lainnya

KEP-17/PJ/1993

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI BANK/KANTOR POS DAN GIRO, SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Keputusan Bersama Dirjen | | Aktif | Detail

KEP-48/PJ/2003

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PENDAPATAN NEGARA DENGAN SISTEM INTERNAL CHECK
Keputusan Bersama Dirjen | | Aktif | Detail

KEP - 392/PJ./2003

DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Keputusan Bersama Dirjen | | Aktif | Detail

KEP - 227/PJ./2003

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PAJAK MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) YANG DIOLAH DENGAN CARA ON-LINE
Keputusan Bersama Dirjen | | Aktif | Detail

947/KMK.05/1985

TATACARA IMPOR BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Bersama Menteri | | Dicabut | Detail

772/KMK.5/1999

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 949/KMK.05/1993 TANGGAL 17 DESEMBER 1993 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT SONY ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI MM 2100 INDUSTRIAL TOWN B-1 GANDA MEKAR, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

380/KMK.05/1999

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail

124/KMK.05/1999

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 569/KMK.05/1998 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

656/KMK.06/2001

TATACARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN PUNGUTAN DAN IURAN BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

52/KMK.01/2005

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail