4001-Pajak Bumi dan Bangunan

207/KMK.04/1995

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KMK.04/1994 TANGGAL 19 MARET 1994 TENTANG PENGGUNAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

83/KMK.04/1994

PENGGUNAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail

196/KMK.04/1994

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III (TIGA), IV (EMPAT), V (LIMA), VI (ENAM) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/KMK.04/1993 TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

796/KMK.04/1993

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS RUMAH SAKIT SWASTA
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

174/KMK.04/1993

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail

158/KMK.04/1991

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

1291/KMK.04/1991

BESARNYA FAKTOR PENYESUAIAN BATAS NILAI JUAL BANGUNAN TIDAK KENA PAJAK UNTUK PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

748/KMK.04/1990

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

683/KMK.04/1990

PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG ATAS UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA YANG DIBANGUN OLEH SELAIN PERUM PERUMNAS
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

665/KMK.04/1989

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail