2005-PPh Pasal 21

29/KMK.04/1994

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI, KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

928/KMK.04/1993

FAKTOR PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

836/KMK.04/1992

TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI YANG BERPANGKAT PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

768/KMK.04/1990

PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

14/KMK.04/1990

BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

13/KMK.04/1990

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI, KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

78/KMK.01/1990

FAKTOR PENYESUAIAN TAHUN 1989 UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

356/KMK.04/1986

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA PROFESI YANG DILAKUKAN DI INDONESIA
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

70/KMK.03/2003

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

554/KMK.03/2002

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/KMK.04/2001 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail