2005-PPh Pasal 21
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailNILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN OKTOBER, NOPEMBER DAN DESEMBER 1984
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailNILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 1984
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailNILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 1984
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailBESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailBAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-281/PJ./1998 TANGGAL 28 DESEMBER 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailFAKTOR PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | Detail