1001-KUP Umum
KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailBENTUK SURAT SETORAN PAJAK
Keputusan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | DetailTATA CARA PEMBERIAN KODE SURAT, LAPORAN, FORMULIR, KARTU, DAFTAR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailPERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 233/KMK.05/1996 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailRALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/KMK.01/1999 TANGGAL 15 JANUARI 1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | DetailPERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/KMK.04/1998 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK PUSAT, TATA CARA DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailSYARAT-SYARAT, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JURUSITA PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | Detail